Kompas.com - 16/07/2020, 11:42 WIB
Presiden Joko Widodo pada Kamis (25/6/2020) pagi, bertolak menuju Jawa Timur. Ini adalah pertama kalinya Jokowi melakukan kunjungan kerja di masa new normal atau tatanan baru pandemi virus corona Covid-19. Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo pada Kamis (25/6/2020) pagi, bertolak menuju Jawa Timur. Ini adalah pertama kalinya Jokowi melakukan kunjungan kerja di masa new normal atau tatanan baru pandemi virus corona Covid-19.
Penulis Ihsanuddin
|
  1. DKI Jakarta, 45 persen;
  2. Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
  3. Sumatra Barat, 44 persen;
  4. Gorontalo, 43 persen;
  5. Kalimantan Selatan, 43 persen;
  6. Provinsi Bali, 39 persen;
  7. Kalimantan Tengah, 38 persen;
  8. Provinsi Banten, 37 persen;
  9. Kepulauan Riau, 35 persen;
  10. Sulawesi Selatan, 34 persen;
  11. Lampung, 32 persen;
  12. Papua Barat, 32 persen;
  13. Kalimantan Utara, 31 persen;
  14. Bangka Belitung, 31 persen;
  15. Kalimantan Timur, 31 persen;
  16. Jawa Timur, 30 persen;
  17. Sulawesi Utara, 29 persen;
  18. Jambi, 28 persen;
  19. Bengkulu, 27 persen;
  20. Sulawesi Tengah, 27 persen;
  21. DI. Yogyakarta, 27 persen;
  22. Jawa Tengah, 27 persen;
  23. Riau, 27 persen;
  24. Sumatra Utara, 25 persen;
  25. Jawa Barat, 24 persen;
  26. Sulawesi Barat, 24 persen;
  27. Aceh, 23 persen;
  28. Kalimantan Barat, 22 persen;
  29. Maluku, 21 persen;
  30. Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
  31. Maluku Utara, 17 persen;
  32. Papua, 17 persen;
  33. Sulawesi Tenggara, 16 persen;
  34. Provinsi Sumatra Selatan, 16 persen.

"Ini (serapan anggaran) secara total. Itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal," kata Jokowi usai membacakan daftar serapan anggaran itu.

Baca juga: Jokowi: Uang Pemda di Bank Ada Rp 170 Triliun!

Namun, Jokowi menegaskan belanja anggaran yang paling bisa menggerakkan perekonomian saat ini adalah belanja modal.

Kepala Negara lalu kembali memberkan daftar sejumlah provinsi dengan belanja modal terendah.

Daftarnya yakni; Sumatra Selatan 1,4 persen Sulawesi Tenggara 5,6 persen, Papua, 4,8 persen, Kalimantan Barat 5,5 persen, Aceh, 8,9 persen, Maluku Utara, 10,3 persen dan NTT 19,6 persen.

"Masih rendah-rendah sekali, hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya," kata Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.