Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arahan Jokowi ke Gubernur: Belanjakan Anggaran dan Terbitkan Sanksi bagi Pelanggar Protokol

Kompas.com - 16/07/2020, 09:24 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang para gubernur ke Istana Bogor, Rabu (15/7/2020) kemarin.

Kepala Negara memberikan arahan kepada pimpinan daerah dalam mengatasi dampak dari pandemi virus corona Covid-19.

Selain para gubernur, hadir juga dalam rapat tersebut sejumlah menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta para kepala daerah untuk segera membelanjakan anggaran demi menggenjot ekonomi.

Dari sisi kesehatan, Jokowi juga meminta agar angka kematian bisa ditekan seminim mungkin dan angka pasien sembuh bisa diperbanyak.

Baca juga: Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Selain itu, Jokowi juga meminta para kepala daerah bisa menerbitkan aturan terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Berikut rangkumannya:

Belanjakan Anggaran

Presiden Jokowi meminta seluruh pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran.

Jokowi menilai, di masa krisis akibat pandemi virus corona Covid-19 ini, hanya belanja pemerintah yang bisa diandalkan untuk menggerakkan perekonomian.

"Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada nge-rem," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, dalam situasi normal, pemerintah daerah memang bisa mengharapkan investasi swasta untuk menggenjot perekonomian.

Namun, Jokowi menilai cara tersebut tidak bisa lagi diterapkan dalam kondisi upnormal seperti sekarang.

Baca juga: Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

"Enggak bisa lagi kita mengharapkan investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," sambungnya.

Jokowi mengatakan, pada kuartal pertama 2020, ekonomi RI masih tumbuh di angka 2,97 persen, turun dari kisaran 5 persen.

Pada kuartal kedua ini, Jokowi mengaku sudah menerima prediksi bahwa ekonomi akan minus 4,3 persen.

Oleh karena itu, Jokowi menilai kuartal ketiga pada bulan Juli, Agustus, dan September ini merupakan momentum yang tepat untuk kembali menggairahkan perekonomian.

Caranya tak lain dengan menggelontorkan sebanyak-banyaknya belanja pemerintah, khususnya belanja modal.

"Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga," kata Jokowi.

Tekan Kematian, Perbanyak Sembuh

Presiden Jokowi mengakui mengendalikan angka kasus positif Covid-19 bukanlah hal yang mudah.

Oleh karena itu, Jokowi menilai penting untuk menekan angka kematian yang disebabkan oleh virus corona Sars-Cov-2 itu.

Baca juga: Jokowi: Uang Pemda di Bank Ada Rp 170 Triliun!

Selain itu, penting pula untuk mengejar angka kesembuhan yang tinggi.

Menurut Jokowi, dua hal tersebut lah yang sekarang sedang dikejar oleh berbagai negara.

"Target dunia itu sekarang bagaimana menekan angka kematian. Yang kedua, bagaimana tingkat kesembuhannya setinggi-tingginya. Dua ini yang sekarang dikejar oleh negara-negara di dunia," kata Jokowi.

"Karena apa, mengendalikan Covid-19-nya, kasus positifnya sangat sulit, (sehingga) penekanannya ada di dua hal itu," sambungnya.

Jokowi mencontohkan penanganan Covid-19 di Papua Barat. Sampai saat ini ada 292 kasus positif di provinsi tersebut.

Namun, angka kesembuhannya juga tinggi mencapai 198 orang. Sementara pasien Covid-19 yang meninggal ada empat orang.

"Pengendaliannya yang sembuh banyak dan yang meninggal empat," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, idealnya memang setiap provinsi juga berjuang untuk menekan angka kasus positif sambil meningkatkan angka sembuh dan menekan angka meninggal dunia.

Baca juga: Minta Pemda Belanjakan Anggaran, Jokowi: Jangan Ada yang Ngerem

Namun, ia kembali menekankan bahwa hal tersebut tak mudah. Di satu sisi, pemerintah juga sudah mulai melakukan pelonggaran di berbagai sektor untuk membangkitkan ekonomi.

"Sekali lagi, ini bukan barang yang gampang," kata dia.

Sanksi

Presiden Jokowi meminta setiap gubernur untuk menerbitkan aturan bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona Covid-19.

"Kita serahkan kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, mengenai sanksi ini, memang harus ada," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, ia juga akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden yang bisa dijadikan payung hukum bagi tiap gubernur untuk membuat peraturan.

Presiden juga mengapresiasi Jawa Barat yang telah lebih dulu menerbitkan aturan berupa sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan.

Kepala Negara meyakini, dengan adanya sanksi ini, maka setiap masyarakat akan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

"Memang harus diberi sanksi. Kalau ndak, masyarakat kita ini tidak memiliki kesadaran untuk pakai masker, untuk jaga jarak," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com