Arahan Jokowi ke Gubernur: Belanjakan Anggaran dan Terbitkan Sanksi bagi Pelanggar Protokol

Kompas.com - 16/07/2020, 09:24 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN/POOLPresiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang para gubernur ke Istana Bogor, Rabu (15/7/2020) kemarin.

Kepala Negara memberikan arahan kepada pimpinan daerah dalam mengatasi dampak dari pandemi virus corona Covid-19.

Selain para gubernur, hadir juga dalam rapat tersebut sejumlah menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta para kepala daerah untuk segera membelanjakan anggaran demi menggenjot ekonomi.

Dari sisi kesehatan, Jokowi juga meminta agar angka kematian bisa ditekan seminim mungkin dan angka pasien sembuh bisa diperbanyak.

Baca juga: Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Selain itu, Jokowi juga meminta para kepala daerah bisa menerbitkan aturan terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Berikut rangkumannya:

Belanjakan Anggaran

Presiden Jokowi meminta seluruh pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran.

Jokowi menilai, di masa krisis akibat pandemi virus corona Covid-19 ini, hanya belanja pemerintah yang bisa diandalkan untuk menggerakkan perekonomian.

"Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada nge-rem," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, dalam situasi normal, pemerintah daerah memang bisa mengharapkan investasi swasta untuk menggenjot perekonomian.

Namun, Jokowi menilai cara tersebut tidak bisa lagi diterapkan dalam kondisi upnormal seperti sekarang.

Baca juga: Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

"Enggak bisa lagi kita mengharapkan investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," sambungnya.

Jokowi mengatakan, pada kuartal pertama 2020, ekonomi RI masih tumbuh di angka 2,97 persen, turun dari kisaran 5 persen.

Pada kuartal kedua ini, Jokowi mengaku sudah menerima prediksi bahwa ekonomi akan minus 4,3 persen.

Oleh karena itu, Jokowi menilai kuartal ketiga pada bulan Juli, Agustus, dan September ini merupakan momentum yang tepat untuk kembali menggairahkan perekonomian.

Caranya tak lain dengan menggelontorkan sebanyak-banyaknya belanja pemerintah, khususnya belanja modal.

"Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga," kata Jokowi.

Tekan Kematian, Perbanyak Sembuh

Presiden Jokowi mengakui mengendalikan angka kasus positif Covid-19 bukanlah hal yang mudah.

Oleh karena itu, Jokowi menilai penting untuk menekan angka kematian yang disebabkan oleh virus corona Sars-Cov-2 itu.

Baca juga: Jokowi: Uang Pemda di Bank Ada Rp 170 Triliun!

Selain itu, penting pula untuk mengejar angka kesembuhan yang tinggi.

Menurut Jokowi, dua hal tersebut lah yang sekarang sedang dikejar oleh berbagai negara.

"Target dunia itu sekarang bagaimana menekan angka kematian. Yang kedua, bagaimana tingkat kesembuhannya setinggi-tingginya. Dua ini yang sekarang dikejar oleh negara-negara di dunia," kata Jokowi.

"Karena apa, mengendalikan Covid-19-nya, kasus positifnya sangat sulit, (sehingga) penekanannya ada di dua hal itu," sambungnya.

Jokowi mencontohkan penanganan Covid-19 di Papua Barat. Sampai saat ini ada 292 kasus positif di provinsi tersebut.

Namun, angka kesembuhannya juga tinggi mencapai 198 orang. Sementara pasien Covid-19 yang meninggal ada empat orang.

"Pengendaliannya yang sembuh banyak dan yang meninggal empat," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, idealnya memang setiap provinsi juga berjuang untuk menekan angka kasus positif sambil meningkatkan angka sembuh dan menekan angka meninggal dunia.

Baca juga: Minta Pemda Belanjakan Anggaran, Jokowi: Jangan Ada yang Ngerem

Namun, ia kembali menekankan bahwa hal tersebut tak mudah. Di satu sisi, pemerintah juga sudah mulai melakukan pelonggaran di berbagai sektor untuk membangkitkan ekonomi.

"Sekali lagi, ini bukan barang yang gampang," kata dia.

Sanksi

Presiden Jokowi meminta setiap gubernur untuk menerbitkan aturan bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona Covid-19.

"Kita serahkan kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, mengenai sanksi ini, memang harus ada," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, ia juga akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden yang bisa dijadikan payung hukum bagi tiap gubernur untuk membuat peraturan.

Presiden juga mengapresiasi Jawa Barat yang telah lebih dulu menerbitkan aturan berupa sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan.

Kepala Negara meyakini, dengan adanya sanksi ini, maka setiap masyarakat akan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

"Memang harus diberi sanksi. Kalau ndak, masyarakat kita ini tidak memiliki kesadaran untuk pakai masker, untuk jaga jarak," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Nasional
Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Nasional
Sudah 104 Tersangka Ditetapkan Terkait Kasus Penyebaran Hoaks Covid-19

Sudah 104 Tersangka Ditetapkan Terkait Kasus Penyebaran Hoaks Covid-19

Nasional
4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X