Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Polri Diharapkan Tak Hanya Copot Brigjen Prasetyo Utomo

Kompas.com - 16/07/2020, 08:15 WIB
Terdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008. KOMPAS/DANU KUSWOROTerdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mencopot Brigjen (Pol) Prasetyo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri dinilai tepat.

Tindakan Prasetyo dinilai telah mencoreng nama baik institusi Polri, karena membantu mengeluarkan surat jalan bagi buron kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra atau Joko Soegiarto Tjandra.

Namun, pengusutan atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang kini tengah dilakukan oleh Divisi Propam Polri, diharapkan tidak berhanti sampai pencopotan Prasetyo semata.

" Komisi III mengapresiasi Kapolri yang merespon cepat kasus keluarnya surat jalan Kakorwas PPNS Bareskrim dengan mencopot pejabat yang bersangkutan dari posisinya untuk menjalani pemeriksaan," kata anggota Komisi III Arsul Sani menjawab Kompas.com, Rabu (15/7/2020).

Terungkapnya persoalan surat jalan untuk Djoko Tjandra pertama kali dikemukakan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Boyamin menduga ada pihak dari instansi tertentu yang membantu memuluskan langkah Djoko Tjandra untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca juga: Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Boyamin pun telah melaporkan hal tersebut ke Ombudsman RI. Selain itu, dirinya juga telah menyerahkan salinan foto surat jalan tersebut ke Komisi III DPR.

Belakangan, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane membeberkan, jika surat jalan itu dikeluarkan oleh oknum polisi di lingkungan Bareskrim Polri.

"IPW mengecam keras tindakan Bareskrim Polri yang sudah mengeluarkan surat jalan kepada Joko Chandra, sehingga buronan kelas kakap itu bebas berpergian dari Jakarta ke Kalimantan Barat dan kemudian menghilang lagi," kata Neta melalui keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020).

Dari data yang diperoleh IPW, surat bernomor SJ/82/VI/2020/Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo.

Preseden baik

Arsul menambahkan, langkah tegas Idham merupakan sebuah preseden baik yang sudah sepatutnya diikuti oleh pimpinan kementerian/lembaga lain.

Menurut dia, bila ada oknum di sebuah lembaga yang diduga melakukan perbuatan tindakan hukum dan berpotensi merugikan nama baik lembaga, maka harus segera ditindak.

Baca juga: Dipersoalkan, Surat Jalan Djoko Tjandra Rupanya Khusus untuk Polisi

"Terlebih-lebih lagi kalau ini menyangkut institusi penegak hukum dan menyangkut gangguan terhadap proses penegakkan hukum atau obstruction of law enforcement," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid.

Menurut dia, langkah tegas Kapolri merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dirinya terhadap institusi.

"Saya yakin Kapolri akan bertindak profesional untuk menjaga nama baik dan martabat kepolisian," ujarnya.

Jangan hanya dicopot

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, Polri harus mengambil langkah yang lebih tegas terhadap oknum anggota yang membantu buronan aparat penegak hukum.

Ia pun mengibaratkan oknum yang berkongsi dengan penjahat, sama juga dengan orang jahat.

"Oknum polisi yang membantu maling ya sama dengan maling. Jadi saya dukung Kabareskrim untuk segera menindak jajarannya yang memang ketahuan membantu lolosnya Djoko Tjandra," kata Sahroni.

Sementara itu, Jazilul berharap, pencopotan Prasetyo hanya langkah awal guna menyelidiki motif di balik pemberian bantuan tersebut.

Baca juga: Pejabat Polri Penerbit Surat Jalan Djoko Tjandra Ditahan 14 Hari

"Saya yakin selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan apakah (terjadi) dugaan pelanggaran (oleh) yang bersangkutan. Sekaligus mengungkap proses, motif, dan alasan dikeluarkannya surat jalan tersebut," ujarnya.

"Dugaan saja belum cukup, namun harus dibuktikan sesuai mekanisme yang tersedia," imbuh Jazuli.

Senada, Arsul menyampaikan hal tersebut. Bahkan, ia meminta, Kapolri turut mengusut adanya dugaan bantuan yang diberikan oleh Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia kepada Djoko Tjandra.

Sebab, sebelumnya sempat terungkap status red notice Djoko Tjandra dihapus karena alasan tidak pernah diperbarui oleh Kejaksaan Agung sejak 2014.

Hal itu yang kemudian mengakibatkan sistem alarm Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tidak berbunyi, ketika Djoko Tjandra masuk ke Indonesia untuk mengurus PK-nya di PN Jakarta Selatan.

"Kami di Komisi III berharap pimpinan Polri tidak hanya berhenti sampai dengan soal yang terkait dengan surat jalan tersebut, tapi juga merespon dengan penyelidikan terkait keluarnya surat dari jajaran NCB Interpol Polri yang mencabut dari daftar status buron Djoko S Tjandra. Ini yang sebenarnya menjadi fokus kami juga di Komisi III bahkan sampai ada yang mengusulkan perlunya dibentuk pansus," kata Arsul.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Nasional
Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Nasional
Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Nasional
Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Nasional
Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Nasional
Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X