Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

Kompas.com - 16/07/2020, 08:00 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Presiden Joko Widodo membubarkan 18 lembaga negara masih menyita perhatian publik.

Rencana tersebut pertama kali mencuat saat rapat kabinet paripurna, 18 Juni lalu.

Belakangan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkap kemungkinan adanya tiga lembaga yang hendak dibubarkan.

Perlu dicatat, bukan kali ini saja Jokowi membubarkan lembaga. Ketika masih menjabat sebagai presiden saat periode pertama, Jokowi juga pernah membubarkan sejumlah lembaga.

Sejurus dengan rencana tersebut, nasib para karyawan yang selama ini bekerja di dalamnya pun dipertanyakan.

Terlebih, saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19.

Berikut kabar terpopuler di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Lembaga yang dibubarkan dan didirikan Jokowi

Tercatat, sudah ada 23 lembaga yang dibubarkan Jokowi sejak menjabat.

Sepuluh lembaga di antaranya dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. Lembaga-lembaga itu antara lain Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan.

Selanjutnya pada 21 Januari 2015, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 16 Tahun 2015, yang isinya membubarkan dua lembaga yaitu Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut serta Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Setahun kemudian, Presiden menerbitkan dua perpres yaitu Perpres Nomor 124 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 116 Tahun 2016 yang isinya membubarkan sepuluh lembaga.

Selengkapnya di sini.

2. Nasib pegawai setelah lembaga dibubarkan

Selain produktivitas, alasan Presiden membubarkan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk efisiensi.

Hal ini dikhawatirkan berimplikasi terhadap kesejahteraan pegawai.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo angkat suara.

"Terkait staf atau pegawainya ya pasti dicarikan jalan keluar," kata Tjahjo kepada Kompas.com.

Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah nantinya para pegawai tersebut akan diberhentikan atau justru ditempatkan di instansi lain.

"Sedang kami cek. Ada yang dari perbantuan kementerian, ada yang honorer," ucap Tjahjo.

Selengkapnya di sini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

Nasional
Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nasional
Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Nasional
IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

Nasional
Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Nasional
ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Nasional
IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

Nasional
Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Nasional
Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

Nasional
ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Nasional
Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Nasional
3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.