Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

Kompas.com - 16/07/2020, 08:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Presiden Joko Widodo membubarkan 18 lembaga negara masih menyita perhatian publik.

Rencana tersebut pertama kali mencuat saat rapat kabinet paripurna, 18 Juni lalu.

Belakangan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkap kemungkinan adanya tiga lembaga yang hendak dibubarkan.

Perlu dicatat, bukan kali ini saja Jokowi membubarkan lembaga. Ketika masih menjabat sebagai presiden saat periode pertama, Jokowi juga pernah membubarkan sejumlah lembaga.

Sejurus dengan rencana tersebut, nasib para karyawan yang selama ini bekerja di dalamnya pun dipertanyakan.

Terlebih, saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19.

Berikut kabar terpopuler di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Lembaga yang dibubarkan dan didirikan Jokowi

Tercatat, sudah ada 23 lembaga yang dibubarkan Jokowi sejak menjabat.

Sepuluh lembaga di antaranya dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. Lembaga-lembaga itu antara lain Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan.

Selanjutnya pada 21 Januari 2015, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 16 Tahun 2015, yang isinya membubarkan dua lembaga yaitu Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut serta Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Setahun kemudian, Presiden menerbitkan dua perpres yaitu Perpres Nomor 124 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 116 Tahun 2016 yang isinya membubarkan sepuluh lembaga.

Selengkapnya di sini.

2. Nasib pegawai setelah lembaga dibubarkan

Selain produktivitas, alasan Presiden membubarkan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk efisiensi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com