Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 16/07/2020, 05:45 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Hak-hak Buruh berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Sabtu (21/3/2020). Mereka menolak pengesahan RUU Omnibus Law dan mendesak Pemerintah untuk membatalkanya. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp. ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANSejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Hak-hak Buruh berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Sabtu (21/3/2020). Mereka menolak pengesahan RUU Omnibus Law dan mendesak Pemerintah untuk membatalkanya. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen masyarakat sipil akan mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020) ini.

Elemen buruh, mahasiswa dan lainnya akan mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam hal substansi.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, aksi unjuk rasa tak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Batam.

Ia juga memastikan, aksi unjuk rasa tersebut tetap akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Aksi damai ini merupakan peringatan bagi pemerintah dan wakil rakyat agar mendengar dan melihat penderitaan rakyat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jadi korban pembiaran perampasan tanah di mana-mana," kata Nining dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Survei: 52 Persen Masyarakat Dukung Pengesahan RUU Cipta Kerja

"Kami ingin pemerintah fokus atasi Covid-19 dan memastikan perlindungan kesejahteraan, menegakkan keadilan serta menghormati demokrasi," sambung dia.

Nining mengingatkan agar aparat tidak berlaku represif dan menghadang massa yang akan ikut aksi unjuk rasa.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Damar Panca meminta seluruh gerakan rakyat lintas sektor turut terlibat dalam aksi serentak ini, termasuk kepada kelompok serikat buruh yang bergabung dalam Tim Teknis Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Tim teknis hanya legitimasi pemerintah untuk memuluskan Omnibus Law. Buktinya, ada serikat buruh yang sadar, kembali ke jalan yang benar dan mundur dari tim teknis. Kami berharap kita dapat bertemu di lapangan karena kita memiliki musuh yang sama," kata Damar.

Baca juga: Keluar dari Tim Teknis Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Ancam Demo Besar

Dalam keterangan tertulis yang sama, Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Ellena Ekarahendy menilai, Teori Trickle-down tidak bekerja.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X