Kompas.com - 16/07/2020, 00:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin angkat bicara mengenai pencabutan red notice untuk buron Djoko Tjandra.

Menurut pemahamannya, red notice berlaku hingga buronan tersebut tertangkap.

"Sampai saat ini, belum ada titik temu. Sebenarnya red notice itu tidak ada cabut-mencabut. (Masa berlaku red notice) selamanya sampai tertangkap, tetapi nyatanya begitu," kata Jaksa Agung RI ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono juga mengatakan hal serupa.

Baca juga: Dipersoalkan, Surat Jalan Djoko Tjandra Rupanya Khusus untuk Polisi

Hari menuturkan, pencabutan red notice dapat dilakukan apabila buronan telah tertangkap atau meninggal dunia.

"Sepanjang yang kami ketahui yang dinyatakan DPO itu belum ditangkap atau tertangkap, maka tentu red notice itu masih berjalan," kata Hari sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.

"Ada kemungkinan bisa dimintakan untuk dihapus karena yang bersangkutan tertangkap, ditangkap, atau bisa jadi red notice itu dihapus karena yang bersangkutan atau DPO tersebut meninggal dunia," sambung dia.

Menurut Hari, Kejagung meminta penerbitan red notice atas Djoko Tjandra di tahun 2009 silam.

Baca juga: Kapolri Copot Kepala Biro di Bareskrim yang Membuat Surat Jalan Djoko Tjandra

Kemudian, belum lama ini, tepatnya 27 Juni 2020, Kejagung meminta penerbitan DPO atas nama Djoko Tjandra karena memiliki e-KTP baru.

"Isinya meminta apabila jika yang bersangkutan sudah dinyatakan DPO oleh kejaksaan, agar kepada yang bersangkutan tidak diberikan peluang kepada terbit paspor, paspornya untuk dicabut," tutur Hari.

"Jadi ingat permintaan DPO yang 27 juni 2020 didasarkan adanya KTP baru," pungkas dia.

Baca juga: Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Diberitakan, red notice untuk Djoko Tjandra disebut telah terhapus dari basis data sejak tahun 2014.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang menyampaikan, awalnya pada 24 April 2008, KPK meminta pencegahan terhadap Djoko yang berlaku selama enam bulan.

Kemudian, pada 10 Juli 2009, terbit red notice dari Interpol atas nama Djoko Tjandra. ??Pada 29 Maret 2012, terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung yang berlaku selama enam bulan.

Pada 12 Februari 2015, terdapat permintaan DPO dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia terhadap Djoko Tjandra alias Joe Chan yang disebut berstatus sebagai warga negara Papua Nugini.

Baca juga: Pejabat Polri Penerbit Surat Jalan Djoko Tjandra Ditahan 14 Hari

"Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor Imigrasi dan ditembuskan kepada Sekretaris NCB Interpol dan Kementerian Luar Negeri," ujar Arvin.

Lalu, pada 4 Mei 2020, terdapat pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra telah terhapus dari basis data sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung.

"Ditjen Imigrasi menindaklanjuti dengan menghapus nama Joko Soegiarto Candra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020," kata Arvin.

Kemudian, pada Sabtu (27/6/2020) lalu, Ditjen Imigrasi kembali menerima permintaan DPO dari Kejaksaan Agung sehingga nama Djoko kembali dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Nasional
Saatnya Reformasi Jilid II

Saatnya Reformasi Jilid II

Nasional
Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Nasional
Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Nasional
Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Nasional
Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Nasional
MA hingga KPK Didesak Tutup Celah Korupsi Hakim dan Pengadilan

MA hingga KPK Didesak Tutup Celah Korupsi Hakim dan Pengadilan

Nasional
Hakim Agung Tersangka Suap, MA Didesak Evaluasi Total Semua Hakim

Hakim Agung Tersangka Suap, MA Didesak Evaluasi Total Semua Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.