Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Kompas.com - 15/07/2020, 22:54 WIB
Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang (tengah) di kantor Partai Berkarya, Jakarta, Jumat (24/1/2020) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKetua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang (tengah) di kantor Partai Berkarya, Jakarta, Jumat (24/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya hasil Munaslub Badaruddin Andi Picunang mengatakan, pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar Presidium Penyelamat Partai adalah legal atau resmi.

Hal ini disampaikan Badaruddin menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy bahwa menolak hasil Munaslub yang digelar pada Sabtu (11/7/2020).

"Mungkin dia (Vasco) tidak tahu aturan. Resmi tidaknya itu kan tergantung dari nanti pemerintah menilai dan apa yang kami yakini ini (Munaslub) resmi dan legal karena sesuai dengan aturan AD/ART dan UU Partai Politik," kata Badaruddin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Ketua DPP Berkarya: Jika Hasil Munaslub Muchdi PR Disahkan Kemenkumham, Berarti Ada Tangan Gaib

Badaruddin mengatakan, pelaksanaan Munaslub sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan dibentuknya Presidium Penyelemat Partai oleh Majelis Tinggi Partai Berkarya.

"Presidium Penyelamat Partai Berkarya itu kan dibentuk dari hasil rapat majelis tinggi di bulan Februari dan SK-nya diterbitkan di Maret tahun ini dan itu beberapa bulan sebelum Munaslub, ini bukan ujug-ujug," ujar dia.

Menurut Badaruddin, penyebab para kader partai meminta dilaksanakan Munaslub, karena kepemimpinan partai di bawah Ketua Umum Tommy Soeharto tidak berkembang secara signifikan.

"Itulah yang bergejolak dari bawah, dua per tiga dari pengurus, baik di provinsi dan kabupaten/ kota itu meminta untuk segera evaluasi melalui munas atau munaslub," ucap dia.

Baca juga: Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Badaruddin justru balik menilai, pemecatan dirinya dan anggota Presidium Penyelemat Partai pada rapat pleno Partai Berkarya pada Rabu (8/7/2020) tidak sah, karena tidak melalui Mahkamah Tinggi Partai.

"Apa hak dia memecat kami? Kan ada jalurnya, lewat mahkamah partai. Apa salah kami? Kami ini menyelamatkan partai bukan menenggelamkan partai," kata Badaruddin.

Badaruddin menambahkan, acara Munaslub itu juga mengundang Tommy Soeharto untuk menyampaikan hasil kinerjanya selama memimpin partai berlogo pohon beringin tersebut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Tangkap 16 Orang

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Tangkap 16 Orang

Nasional
Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Berilusi Kemerdekaan Papua Barat

Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Berilusi Kemerdekaan Papua Barat

Nasional
Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Nasional
Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat

Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pada 2020, Dompet Dhuafa Distribusikan Lebih dari 42.000 Hewan Kurban

Pada 2020, Dompet Dhuafa Distribusikan Lebih dari 42.000 Hewan Kurban

Nasional
Jika Penambahan Kasus Covid-19 Melonjak hingga 100 Persen, Apa Langkah Pemerintah?

Jika Penambahan Kasus Covid-19 Melonjak hingga 100 Persen, Apa Langkah Pemerintah?

Nasional
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker 59,32 Persen, Satgas: Trennya Turun Terus

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker 59,32 Persen, Satgas: Trennya Turun Terus

Nasional
Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Naik setelah Pemilu, Ini Penyebabnya

Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Naik setelah Pemilu, Ini Penyebabnya

Nasional
Cuitan Maaher At-Thuwailibi yang Membawanya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ujaran Kebencian...

Cuitan Maaher At-Thuwailibi yang Membawanya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ujaran Kebencian...

Nasional
Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Nasional
Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Nasional
Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X