Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Kompas.com - 15/07/2020, 22:54 WIB
Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang (tengah) di kantor Partai Berkarya, Jakarta, Jumat (24/1/2020) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKetua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang (tengah) di kantor Partai Berkarya, Jakarta, Jumat (24/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya hasil Munaslub Badaruddin Andi Picunang mengatakan, pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar Presidium Penyelamat Partai adalah legal atau resmi.

Hal ini disampaikan Badaruddin menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy bahwa menolak hasil Munaslub yang digelar pada Sabtu (11/7/2020).

"Mungkin dia (Vasco) tidak tahu aturan. Resmi tidaknya itu kan tergantung dari nanti pemerintah menilai dan apa yang kami yakini ini (Munaslub) resmi dan legal karena sesuai dengan aturan AD/ART dan UU Partai Politik," kata Badaruddin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Ketua DPP Berkarya: Jika Hasil Munaslub Muchdi PR Disahkan Kemenkumham, Berarti Ada Tangan Gaib

Badaruddin mengatakan, pelaksanaan Munaslub sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan dibentuknya Presidium Penyelemat Partai oleh Majelis Tinggi Partai Berkarya.

"Presidium Penyelamat Partai Berkarya itu kan dibentuk dari hasil rapat majelis tinggi di bulan Februari dan SK-nya diterbitkan di Maret tahun ini dan itu beberapa bulan sebelum Munaslub, ini bukan ujug-ujug," ujar dia.

Menurut Badaruddin, penyebab para kader partai meminta dilaksanakan Munaslub, karena kepemimpinan partai di bawah Ketua Umum Tommy Soeharto tidak berkembang secara signifikan.

"Itulah yang bergejolak dari bawah, dua per tiga dari pengurus, baik di provinsi dan kabupaten/ kota itu meminta untuk segera evaluasi melalui munas atau munaslub," ucap dia.

Baca juga: Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Badaruddin justru balik menilai, pemecatan dirinya dan anggota Presidium Penyelemat Partai pada rapat pleno Partai Berkarya pada Rabu (8/7/2020) tidak sah, karena tidak melalui Mahkamah Tinggi Partai.

"Apa hak dia memecat kami? Kan ada jalurnya, lewat mahkamah partai. Apa salah kami? Kami ini menyelamatkan partai bukan menenggelamkan partai," kata Badaruddin.

Badaruddin menambahkan, acara Munaslub itu juga mengundang Tommy Soeharto untuk menyampaikan hasil kinerjanya selama memimpin partai berlogo pohon beringin tersebut.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X