Perubahan Istilah Terkait Covid-19 Disebut Demi Dukung Penanganan Pasien

Kompas.com - 15/07/2020, 19:13 WIB
Anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro menjawab pertanyaan saat wawancara di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Jumat (12/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAAnggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro menjawab pertanyaan saat wawancara di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Jumat (12/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, perubahan sejumlah istilah terkait Covid-19 bertujuan untuk mendukung penanganan penyakit tersebut.

Perubahan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19) itu pun telah sejalan dengan perkembangan studi terhadap Covid-19 secara internasional.

"Kini Indonesia akan terus memakai terminologi baru sesuai yang dipakai seluruh dunia, yakni menyebut definisi kasus dengan sebutan suspek, kasus probable dan kasus konfirmasi," ujar Reisa dalam konferensi pers di Graha BNPB, Rabu (15/7/2020).

"Pemutakhiran panduan ini semakin menguatkan arahan Presiden soal memasifkan tracing, testing dan treatment kasus Covid-19," lanjut dia.

Baca juga: Gantikan Istilah PDP, Yurianto Jelaskan Pengertian Kasus Suspek Covid-19

Khususnya, untuk sejumlah daerah dengan penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 tertinggi, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Papua.

Menurut Reisa, Kementerian Kesehatan akan menyampaikan perkembangan terbaru ini sampai seluruh masyarakat, tenaga kesehatan dan pemerintah daerah mendapatkan informasi dengan baik.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, perubahan sejumlah istilah dalam penanganan Covid-19 disosialisasikan kepada seluruh rumah sakit rujukan dan puskesmas di Indonesia.

Sosialisasi itu telah dimulai pada Rabu.

"Sejak hari ini kita melakukan sosialisasi ke seluruh provinsi, kabupaten/kota, puskesmas, rumah sakit rujukan dan berbagai pihak yang nantinya akan berkontribusi dalam penanggulangan Covid-19," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Perubahan Istilah Penanganan Covid-19 Disosialisasikan ke RS Rujukan hingga Puskesmas

Pada intinya, sosialisasi akan menekankan perubahan istilah yang sebelumnya digunakan, yakni pasien dalam pengawasan ( PDP), orang dalam pemantauan ( ODP) dan orang tanpa gejala ( OTG) serta beberapa istilah lain.

Hal ini merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19) yang ditetapkan pada 13 Juli 2020.

"Di dalam Keputusan Menteri itu istilah-istilah tersebut kita ubah menjadi kasus suspek, kasus probable, kontak erat, kasus konfirmasi yang kemudian itu dibagi dua, yakni konfirmasi dengan gejala (simptomatik) dan konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)," jelas Yuri.

Kemudian, ditambahkan pula istilah pelaku perjalanan, discarded, selesai isolasi dan kematian.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Nasional
LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

Nasional
Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Nasional
Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Nasional
Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X