Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Kompas.com - 15/07/2020, 16:54 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/8/2019). KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARIPakar Hukum Tata Negara Refly Harun di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seharusnya menjadi salah satu lembaga yang dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Refly menilai, BPIP yang didirikan Jokowi pada 2018 lalu ini tak mempunyai fungsi dan tujuan yang jelas.

"Saya melihat enggak jelas tujuan lembaga ini. Dan tidak bisa diukur hasil kerjanya seperti apa. Key performance index-nya tidak jelas," kata Refly kepada Kompas.com, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Refly menjelaskan, tugas BPIP untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila selama ini tak terdengar gaungnya.

Hasil dari kerja yang dilakukan BPIP juga sulit untuk diukur keberhasilannya.

"Sekarang kita bingung untuk menentukan keberhasilan. Enggak bisa diukur. Apakah setelah punya BPIP masyarakat kita lebih pancasilais? Kan bingung juga mengukurnya," kata dia.

Refly menyebut, jika memang ingin lebih menanamkan nilai Pancasila di masyarakat, harusnya Presiden cukup membentuk lembaga ad hoc beranggotakan sejumlah ahli. Menurut dia, tak perlu sampai mendirikan sebuah badan baru.

"Jadi lembaga seperti itu hanya habiskan anggaran menurut saya. Lembaga pembinaan tapi terkesan ya politis saja," ucapnya.

Baca juga: 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden, Bagaimana Nasib Pegawainya?

Kendati demikian, Refly memprediksi kecil kemungkinan Jokowi berani membubarkan lembaga ini.

Apalagi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memegang posisi sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

"Bagi Presiden Jokowi enggak mungkinlah dia membubarkan, membuat perang. Menurut saya yang jadi korban (pembubaran) pasti lembaga yang tak punya muatan politiknya," kata dia.

Baca juga: Ketua MPR Sebut Presiden Jokowi Ingin BPIP Diatur UU

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X