Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Kompas.com - 15/07/2020, 15:22 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPakar Hukum Tata Negara Refly Harun
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana membubarkan lembaga negara yang dianggap kurang produktif. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyarankan Presiden Jokowi memulai upaya itu dari lingkungan internal Istana Kepresidenan.

Sebab, Refly menilai ada sejumlah lembaga negara di Istana yang fungsi dan kedudukannya bertabrakan satu sama lain.

"Kalau memang mau membubarkan lembaga, saya sarankan Presiden bisa mulai dari lingkaran Istana," kata Refly kepada Kompas.com, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Refly menyebut, saat ini setidaknya ada tiga lembaga negara di Istana yang memiliki kedudukan setingkat kementerian, yakni Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Ia juga menyinggung soal staf khusus Presiden yang berjumlah 13 orang.

Refly menilai, seharusnya Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet bisa dilebur karena memiliki fungsi yang tumpang tindih.

Begitu juga Kantor Staf Presiden dan jajaran Staf Khusus Presiden yang bisa dirampingkan dalam satu kelembagaan saja.

"Kalau ada Kantor Staf Presiden dan ada staf khusus juga, kan aneh," kata dia.

Baca juga: Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya 

Refly menyebut niat Presiden untuk merampingkan lembaga negara di tengah ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 merupakan langkah yang baik.

Namun ia menilai Presiden sebagai Kepala Negara harusnya bisa memberi contoh yang baik.

"Kalau Presiden mau bicara efisiensi dan efektivitas lembaga, ya harus mulai dari diri sendiri, dari Istana," kata dia.

Baca juga: Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

 

Wacana untuk membubarkan lembaga ini pertama kali disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, 18 Juni lalu. Saat itu, Jokowi marah karena menilai jajarannya tak bekerja maksimal dalam mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19.

Setelah itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyebut pihaknya mulai mengkaji pembubaran sejumlah lembaga yang keberadaannya dianggap tak maksimal.

Kepala Negara belakangan menyebut, setidaknya ada 18 lembaga yang akan dibubarkan dalam waktu dekat.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Nasional
Seminggu Terakhir, Polri Catat Penurunan Angka Kriminalitas Sebesar 3,06 Persen

Seminggu Terakhir, Polri Catat Penurunan Angka Kriminalitas Sebesar 3,06 Persen

Nasional
Konsul Haji RI : Ibadah Haji 2020 Dapat Jadi Contoh Pelaksanaan Umrah

Konsul Haji RI : Ibadah Haji 2020 Dapat Jadi Contoh Pelaksanaan Umrah

Nasional
UPDATE 4 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Tersebar 28 Provinsi, Jatim Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 4 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Tersebar 28 Provinsi, Jatim Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 1.575.043 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa

UPDATE 4 Agustus: 1.575.043 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa

Nasional
UPDATE 4 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 68.131

UPDATE 4 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 68.131

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X