Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Kompas.com - 15/07/2020, 15:12 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) meminta setiap daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah pada akhir 2020 nanti meningkatkan pencairan dana naskah perjanjian hibah daerah ( NPHD).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri saat ini pencairan dana NPHD Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mencapai 74,91 persen dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencapai 72 persen.

"Kemendagri berharap agar daerah terus meningkatkan jumlah transfer NPHD sampai 100 persen," ujar Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keungan Daerah Mochammad Ardian, dikutip siaran pers, Rabu (15/07/2020).

Baca juga: Kemendagri: Masih Banyak Daerah yang Belum Cairkan NPHD untuk Pilkada Sebesar 40 Persen

Ia mengatakan, Kemendagri memiliki data real time sehingga bisa memantau pergerakan anggaran tersebut setiap hari.

Rencananya, dalam waktu dekat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun akan mengecek langsung penyaluran dana NPHD tersebut.

"Mendagri akan mengecek langsung daerah-daerah yang jumlah dana transfer NPHD-nya masih kecil," kata dia.

Adapun anggaran NPHD KPU sekitar Rp 10 triliun realisasinya sudah mencapai Rp 7,5 triliun sehingga persentasenya mencapai 74,91 persen.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan NPHD Pilkada Serentak 2020

Sementara itu, anggaran NPHD Bawaslu sekitar Rp 3,4 triliun yang realisasinya baru mencapai Rp 2,5 triliun dengan persentase 72 persen.

Total keseluruhan anggaran sementara, kata dia, berjumlah Rp 15 triliun dengan realisasi sekitar Rp 10,5 triliun atau 69,45 persen.

Kemudian, sisa pencairannya mencapai Rp 4,6 triliun atau 30,55 persen.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X