Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/07/2020, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta setiap daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah pada akhir 2020 nanti meningkatkan pencairan dana naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri saat ini pencairan dana NPHD Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mencapai 74,91 persen dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencapai 72 persen.

"Kemendagri berharap agar daerah terus meningkatkan jumlah transfer NPHD sampai 100 persen," ujar Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keungan Daerah Mochammad Ardian, dikutip siaran pers, Rabu (15/07/2020).

Baca juga: Kemendagri: Masih Banyak Daerah yang Belum Cairkan NPHD untuk Pilkada Sebesar 40 Persen

Ia mengatakan, Kemendagri memiliki data real time sehingga bisa memantau pergerakan anggaran tersebut setiap hari.

Rencananya, dalam waktu dekat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun akan mengecek langsung penyaluran dana NPHD tersebut.

"Mendagri akan mengecek langsung daerah-daerah yang jumlah dana transfer NPHD-nya masih kecil," kata dia.

Adapun anggaran NPHD KPU sekitar Rp 10 triliun realisasinya sudah mencapai Rp 7,5 triliun sehingga persentasenya mencapai 74,91 persen.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan NPHD Pilkada Serentak 2020

Sementara itu, anggaran NPHD Bawaslu sekitar Rp 3,4 triliun yang realisasinya baru mencapai Rp 2,5 triliun dengan persentase 72 persen.

Total keseluruhan anggaran sementara, kata dia, berjumlah Rp 15 triliun dengan realisasi sekitar Rp 10,5 triliun atau 69,45 persen.

Kemudian, sisa pencairannya mencapai Rp 4,6 triliun atau 30,55 persen.

"Dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020, daerah yang telah menyalurkan dana NPHD-nya 100 persen ada 140 daerah," kata dia.

Antara lain di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat; serta 136 kabupaten/kota.

Baca juga: Ini 11 Provinsi yang Cairkan NPHD Pilkada di Bawah 40 Persen

Kemudian, terdapat 137 daerah yang telah transfer 100 persen ke Bawaslu.

Antara lain provinsi Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah; dan 132 kabupaten/kota.

Sementara itu, daerah yang belum menyalurkan 100 persen ke KPU terdapat 130 daerah sedangkan ke Bawaslu terdapat 133 daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.