Kompas.com - 15/07/2020, 07:26 WIB
ilustrasi olahraga sebagai bentuk pola hidup sehat Shutterstockilustrasi olahraga sebagai bentuk pola hidup sehat
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana membubarkan 18 lembaga non-struktural.

Hal itu dilakukan demi efisiensi anggaran. Sehingga anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk lembaga tersebut dapat digunakan demi penanganan Covid-19.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, salah satu lembaga yang hendak dibubarkan yaitu Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).

Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja BSANK ini bertujudan dalam rangka pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan.

Dilansir dari laman resmi BSANK, lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menpora. Meski demikian, dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSANK bersifat mandiri dan profesional.

Lembaga yang dipimpin oleh sembilan orang ini memiliki sejumlah tugas. Antara lain menyusun standar nasional keolahragaan dan pedoman standarisasi keolahragaan nasional sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan akreditasi isi program pelatihan, sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan dan kelayakan organisasi olahraga.

Baca juga: Menurut Moeldoko, Tiga Lembaga Ini Termasuk yang akan Dibubarkan

Selain itu, bertugas untuk membina dan mengembangkan pencapaian standar nasional keolahragaan, mengembangkan sistem informasi akreditasi dan standarisasi nasional keolahragaan, mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait, serta memantau dan melaporkan pencapaian standar keolahragaan kepada menteri.

Adapun wewenang yang dimiliki BSANK meliputi tiga hal yaitu melakukan peninjauan dan penilaian terhadap organisasi olahraga yang telah diakreditasi.

Berikutnya, mengajukan usul revisi standar nasional keolah-ragaan, melakukan tindakan administratif terhadap organisasi olahraga yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terakhir, pengawasan atas penerapan standar nasional keolahragaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Nasional
Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Nasional
Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Nasional
PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

Nasional
Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Nasional
ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X