Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Kompas.com - 15/07/2020, 06:55 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pemimpin atau sebagai leading sector dalam proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah.

Jokowi mengumumkan hal tersebut usai meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah, pada Kamis (9/7/2020).

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Kamis malam.

Untuk diketahui, ada dua lahan yang menjadi pengembangan lumbung pangan nasional ini.

Pertama, di Kabupaten Kapuas yang direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar.

Kedua, di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektare lahan potensial.

Baca juga: Jubir Menhan: Lumbung Pangan Nasional Bukan Program Cetak Sawah

Dalam proyek ini, Prabowo tak sendirian, ia akan dibantu Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, penunjukan Prabowo menimbulkan pro dan kontra, karena banyak yang beranggapan posisi leading sector lebih tepat dipercayakan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agar proyek ini lebih efektif.

Efektif dikerjakan Kementan

Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan menilai, secara infrastruktur dan birokrasi akan lebih efektif dipimpin Kementan.

"Baiknya tugas ini memang dilimpahkan ke kementerian pertanian karena infrastruktur dan birokrasi terkait adanya disana, sehingga lebih efektif tidak muter-muter lagi," kata Daniel saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/7/2020).

Kendati demikian, Daniel menghormati keputusan presiden yang telah menunjuk Prabowo untuk memimpin proyek ini.

Menurut Daniel, tugas tersebut sekaligus untuk menguji kinerja Ketua Umum Partai Gerindra yang sering membicarakan kedaulatan pangan.

Baca juga: Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ia berharap, proyek lumbung pangan nasional ini dapat membuahkan hasil yang baik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Tenaga Medis Ikut Program 'Swab Test' Gratis

Satgas Covid-19 Minta Tenaga Medis Ikut Program "Swab Test" Gratis

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Nasional
Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Nasional
KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X