Bawaslu: 427 Kasus ASN Tak Netral, Mayoritas Dukung Calon Kepala Daerah di Medsos

Kompas.com - 14/07/2020, 20:05 WIB
Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di Hotel Pullman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comAnggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di Hotel Pullman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, terdapat 427 kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pilkada Serentak 2020.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, kebanyakan ketidaknetralan itu ditunjukkan dalam bentuk dukungan kepada bakal calon kepala daerah tertentu.

"Ada 427 pelanggaran hukum berkaitan dengan netralitas ASN. Dari keseluruhan perbuatan yang sudah kami klasifikasi, yang paling banyak adalah perbuatan memberi dukungan melalui media sosial," ujar Ratna dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Tindak Tegas ASN yang Tak Netral Jelang Pilkada

Berdasarkan catatan ini, Ratna mengungkapkan, ke depannya pengawasan kampanye Pilkada Serentak 2020 akan fokus kepada penggunaan media sosial.

Pasalnya, jauh sebelum tahapan kampanye, para ASN sudah memberikan dukungan secara jelas di media sosial masing-masing.

"Karena pada tahapan ini sudah menunjukkan banyaknya ASN yang memanfaatkan media sosial untuk memberikan dukungan terhadap bakal calon kepala daerah," tutur Ratna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Diduga Tak Netral dalam Pilkada, Kepala Kemenag Tangsel Dipanggil Bawaslu

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, hingga saat ini sudah ada 379 aduan soal ketidaknetralan ASN menjelang Pilkada Serentak 2020.

Aduan tersebut telah dilaporkan langsung kepada Komisi ASN (KASN) serta telah ditindaklanjuti.

"Di sana-sini sudah ada pengaduan-pengaduan. Contoh saja, aduan soal netralitas ASN ke KASN ada 379 aduan, yang juga sudah disampaikan dan diabahas dengan Bawaslu," ujar Tumpak saat mengisi acara 'Rapat Optimalisasi Satgas Saber Pungli Dalam Pengawasan Dampak COVID-19 Guna Pencegahan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik' di Kantor Kemendagri, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Dua Camat di Jember Tak Netral, Bawaslu Lapor Pada KASN

Menurut Tumpak, pihaknya segera membahas netralitas ASN dalam Pilkada dengan KemenPANRB.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

Nasional
 Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

Nasional
Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Nasional
PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X