AHY Silaturahim ke MUI, Sepakat Tolak RUU HIP

Kompas.com - 14/07/2020, 19:47 WIB
Ketua Umum PD AHY bertemu dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Dokumen Partai DemokratKetua Umum PD AHY bertemu dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY), Selasa (14/7/2020), bertemu dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia ( MUI) di Kantor Pusat MUI, Jakarta.

AHY menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan silaturahim yang bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi.

Ada sejumlah hal yang dibahas AHY bersama Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi, salah satunya soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

AHY mengatakan, Partai Demokrat dan MUI sependapat untuk menolak RUU HIP.

"Alhamdulillah Partai Demokrat dan MUI tegas menolak RUU HIP," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Selasa.

Demokrat dan MUI menilai, pembahasan RUU HIP hanya menimbulkan masalah baru,

sementara saat ini seharusnya seluruh pejabat negara fokus dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Ketua MPR Minta RUU HIP Diubah Jadi Penguatan BPIP

"Ini merupakan set back historis, yang menimbulkan masalah baru yang tidak diperlukan di negeri kita, di saat kita semua fokus untuk melawan pandemi Covid-19," kata AHY.

 

Selain itu, AHY menyatakan Indonesia harus bersiap untuk mencapai kemajuan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang.

Ia berharap, isu-isu di tataran nasional mendorong untuk mencapai tujuan itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X