Tito: Kepala Daerah Kurang 'All Out' Tangani Pandemi, Apa Perlu Dipilih Lagi?

Kompas.com - 14/07/2020, 18:32 WIB
Mendagri Tito Karnavian Dok Puspen KemendagriMendagri Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Pilkada 2020 adalah momentum tepat untuk memobilisasi kepala daerah bekerja maksimal menangani pandemi Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya.

Pilkada 2020 dinilai juga menjadi peristiwa penting bagi rakyat dalam memilih pemimpin yang memiliki kemampuan dan kemauan menanggulangi pandemi.

"Pilkada merupakan momentum penting rakyat bersuara, bersuara melalui hak pilihnya, yaitu memilih penimpin, kepala daerah yang mampu dan mau secara serius dan sungguh-sungguh, all out menyelesaikan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," kata Tito dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Temuan Bawaslu, Hampir 6.500 ASN Dukung Bakal Calon Perseorangan Pilkada

Menurut Tito, kepala daerah yang mampu menekan angka infeksi dan kematian pasien Covid-19 di daerahnya layak untuk dipilih kembali apabila mencalonkan diri lagi di Pilkada 2020.

Sementara, bagi kepala daerah yang tak mampu mengendalikan laju penularan dan angka kematian akibat Covid-19, penting bagi rakyat untuk mempertimbangkan ulang memilih dia.

Namun demikian, Mendagri mengatakan, pilihan itu kembali lagi kepada rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya kira pemimpin yang mampu menangani krisis seperti ini layak untuk, bagi masyarakat ya terserah, menurut saya layak untuk dipilih kembali," ujar Tito.

Baca juga: Mendagri: Pilkada 2020 Jadi Momentum Pilih Pemimpin Mampu Atasi Krisis

"Tapi bagi yang tidak mampu mengendalikan, tingkat positifnya meningkat, kematian meningkat, menunjukkan keseriusan dan kesungguhan juga kemampuan, pengetahuan dan mungkin kurang all out dalam menangani (Covid-19), apa perlu dipilih lagi? Ya silakan kepada rakyat," tutur dia.

Mendagri melanjutkan, kepada calon kepala daerah non petahana, Pilkada 2020 seharusnya menjadi kesempatan untuk mengeluarkan gagasan-gagasan baik dalam hal penanggulangan Covid-19.

Misalnya, merancang langkah untuk mencegah penyebaran virus, menekan angka kematian, mendorong tingkat kesembuhan, mengatasi pengangguran, dan menolong keluarga atau pelaku ekonomi yang tekena dampak pandemi

Menurut Mendagri, pilkada 2020 harus menghasilkan kepala daerah yang memiliki kemampuan dan kemauan menanggulangi pandemi, untuk bisa bekerja bersama-sama dengan pemerintah pusat.

Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Temukan 541 Kecamatan Terkendala Jaringan Internet

"Pelaksanaannya akan menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk membangunkan para kepala daerah, untuk membangunkan daerah bekerja bersama- sama dengan pemerintah pusat menyelesaikannya," kata Tito.

Diketahui, Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan pilkada lanjutan setelah penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

Nasional
Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

Nasional
PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

Nasional
Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

Nasional
Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

Nasional
Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

Nasional
Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

Nasional
PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

Nasional
Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

Nasional
Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

Nasional
LIVE STREAMING: Pemerintah Kembali Evaluasi dan Umumkan Nasib PPKM

LIVE STREAMING: Pemerintah Kembali Evaluasi dan Umumkan Nasib PPKM

Nasional
Pengungsi dan Migran Masuk Kelompok Rentan, WHO Keluarkan Pedoman Sementara Vaksinasi untuk Mereka

Pengungsi dan Migran Masuk Kelompok Rentan, WHO Keluarkan Pedoman Sementara Vaksinasi untuk Mereka

Nasional
Ketua Komisi I Prediksi Jokowi Hanya Akan Kirim Satu Nama Pengganti Panglima TNI

Ketua Komisi I Prediksi Jokowi Hanya Akan Kirim Satu Nama Pengganti Panglima TNI

Nasional
Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.