Kompas.com - 14/07/2020, 17:08 WIB
Kapolri Jenderal Pol Drs. Hoegeng Imam Santoso (kanan) bersama Rektor ITB Prof Dr. Dody Tisna Amidjaja hadir dalam sidang pertama dan kedua dan II kasus penembakan 6 Oktober 1970 di pengadilan Bandung, 1 Desember 1970. Dalam percakapan-percakapan selesai sidang, ia menginginkan agar orang yang bersalah dalam peristiwa 6 Oktober dihukum. KOMPAS/HendrantoKapolri Jenderal Pol Drs. Hoegeng Imam Santoso (kanan) bersama Rektor ITB Prof Dr. Dody Tisna Amidjaja hadir dalam sidang pertama dan kedua dan II kasus penembakan 6 Oktober 1970 di pengadilan Bandung, 1 Desember 1970. Dalam percakapan-percakapan selesai sidang, ia menginginkan agar orang yang bersalah dalam peristiwa 6 Oktober dihukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menjadi Kapolri, nama Hoegeng Iman Santoso juga tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia.

Jabatan ini merupakan karier pertamanya di luar korps sebagai seorang polisi.

Mantan Kapolri periode 1969-1971 itu mengemban posisi pucuk pimpinan Jawatan Imigrasi Indonesia sejak diangkat pada 19 Januari 1961 hingga awal Juni 1965.

Selepas menanggalkan jabatan tersebut, Hoegeng mengakui bahwa Jawatan Imigrasi Indonesia saat itu dikuasai oleh orang-orang yang justru di luar kepentingan Imigrasi.

Baca juga: Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Apa maksudnya?

"Kantor Imigrasi saat itu tampaknya tidak dikuasai oleh orang Imigrasi sendiri," kata Hoegeng, dalam biografi Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan (1993) yang ditulis Abrar Yusra dan Ramadhan KH.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang berkuasa justru orang-orang non-Imigrasi, di antaranya bagian intel TNI Angkatan Darat atau DPKN Kepolisian, Korps Polisi Militer, dan Kejaksaan Agung," ujar Hoegeng.

Selama mengemban jabatan tersebut, berbagai tantangan dihadapinya. Dalam buku Hoegeng, Polisi dan Menteri Teladan (2013) yang ditulis Suhartono, dituliskan bahwa Hoegeng memiliki cara kerja dan prosedur yang tegas selama mengepalai Jawatan Imigrasi Indonesia.

Baca juga: Cerita Jenderal Hoegeng Lolos dari Fitnah Berkat Catatan Harian

Akibat sikapnya tersebut, ia sampai-sampai dipanggil untuk menghadap Presiden Soekarno.

Penyebabnya, Soekarno menerima laporan dari Menteri Negara Oei Tjoe Tat, bahwa Hoegeng bersikap diskriminatif dan dituding anti-China.

Mendengar tudingan tersebut, Hoegeng pun terkejut. Ia kemudian melempar pertanyaan kepada Soekarno mengenai asal-muasal laporan tersebut.

Hoegeng juga mencoba menjelaskan apa yang terjadi sekaligus membantah tudingan yang dilontarkan kepadanya.

Baca juga: Jenderal Hoegeng, Polisi Jujur yang Disebut Gus Dur dalam Humornya

Jenderal Hoegeng Iman Santoso saat menjabat Kapolri.ISTIMEWA Jenderal Hoegeng Iman Santoso saat menjabat Kapolri.

Hoegeng mengatakan bahwa saat itu banyak imigran gelap dari Indo-China yang masuk ke Indonesia sebagai pengungsi dengan menggunakan perahu layar melalui perairan Indo-China.

Kedatangan mereka di tengah situasi Indonesia yang saat itu dalam kondisi ditimpa sejumlah persoalan. Mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan.

Atas dasar itu, Hoegeng pun bertindak untuk mengusir mereka kembali ke perairan.

"Oleh sebab itu, pada saat kapal mereka masuk ke wilayah Indonesia, Hoegeng pun segera menggusah (mengusirnya)-nya kembali ke lautan bebas," ujar Hoegeng.

Baca juga: Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

"Hoegeng mengantar mereka sampai ke luar perbatasan Indonesia agar bisa menuju negara lain. Apakah itu berarti Hoegeng anti-China?" tanya Hoegeng kepada Soekarno.

Mendengar penjelasan Hoegeng, Soekarno pun yakin bahwa Hoegeng tidak anti-China.

Dia pun keluar dari Istana Kepresidenan dengan hati lapang. Bahkan, ia pun tak membenci Oei Tjoe Tat atas laporannya yang salah kaprah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.