Kompas.com - 14/07/2020, 17:08 WIB
Kapolri Jenderal Pol Drs. Hoegeng Imam Santoso (kanan) bersama Rektor ITB Prof Dr. Dody Tisna Amidjaja hadir dalam sidang pertama dan kedua dan II kasus penembakan 6 Oktober 1970 di pengadilan Bandung, 1 Desember 1970. Dalam percakapan-percakapan selesai sidang, ia menginginkan agar orang yang bersalah dalam peristiwa 6 Oktober dihukum. KOMPAS/HendrantoKapolri Jenderal Pol Drs. Hoegeng Imam Santoso (kanan) bersama Rektor ITB Prof Dr. Dody Tisna Amidjaja hadir dalam sidang pertama dan kedua dan II kasus penembakan 6 Oktober 1970 di pengadilan Bandung, 1 Desember 1970. Dalam percakapan-percakapan selesai sidang, ia menginginkan agar orang yang bersalah dalam peristiwa 6 Oktober dihukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menjadi Kapolri, nama Hoegeng Iman Santoso juga tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia.

Jabatan ini merupakan karier pertamanya di luar korps sebagai seorang polisi.

Mantan Kapolri periode 1969-1971 itu mengemban posisi pucuk pimpinan Jawatan Imigrasi Indonesia sejak diangkat pada 19 Januari 1961 hingga awal Juni 1965.

Selepas menanggalkan jabatan tersebut, Hoegeng mengakui bahwa Jawatan Imigrasi Indonesia saat itu dikuasai oleh orang-orang yang justru di luar kepentingan Imigrasi.

Baca juga: Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Apa maksudnya?

"Kantor Imigrasi saat itu tampaknya tidak dikuasai oleh orang Imigrasi sendiri," kata Hoegeng, dalam biografi Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan (1993) yang ditulis Abrar Yusra dan Ramadhan KH.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang berkuasa justru orang-orang non-Imigrasi, di antaranya bagian intel TNI Angkatan Darat atau DPKN Kepolisian, Korps Polisi Militer, dan Kejaksaan Agung," ujar Hoegeng.

Selama mengemban jabatan tersebut, berbagai tantangan dihadapinya. Dalam buku Hoegeng, Polisi dan Menteri Teladan (2013) yang ditulis Suhartono, dituliskan bahwa Hoegeng memiliki cara kerja dan prosedur yang tegas selama mengepalai Jawatan Imigrasi Indonesia.

Baca juga: Cerita Jenderal Hoegeng Lolos dari Fitnah Berkat Catatan Harian

Akibat sikapnya tersebut, ia sampai-sampai dipanggil untuk menghadap Presiden Soekarno.

Penyebabnya, Soekarno menerima laporan dari Menteri Negara Oei Tjoe Tat, bahwa Hoegeng bersikap diskriminatif dan dituding anti-China.

Mendengar tudingan tersebut, Hoegeng pun terkejut. Ia kemudian melempar pertanyaan kepada Soekarno mengenai asal-muasal laporan tersebut.

Hoegeng juga mencoba menjelaskan apa yang terjadi sekaligus membantah tudingan yang dilontarkan kepadanya.

Baca juga: Jenderal Hoegeng, Polisi Jujur yang Disebut Gus Dur dalam Humornya

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.