KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

Kompas.com - 14/07/2020, 14:36 WIB
Koordinator Divisi hukum, data dan informasi Bawaslu Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat memberikan keterangan pers di Denpasar, Senin (19/2/2019) KOMPAS.com/ ROBINSO GAMARKoordinator Divisi hukum, data dan informasi Bawaslu Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat memberikan keterangan pers di Denpasar, Senin (19/2/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut, pemilih yang bersuhu tubuh sama dengan atau lebih dari 37,3 derajat celcius tidak akan diperkenankan masuk ke tempat pemungutan suara ( TPS) saat hari pencoblosan Pilkada.

Oleh karenanya, KPU bakal menyiapkan tempat khusus di luar TPS untuk memfasilitasi pemilih yang bersuhu tubuh tinggi tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

"Misalnya dia (pemilih) datang diukur suhu tubuhnya, jika suhu tubuhnya sama dengan atau melebihi 37,3 (derajat celcius), tidak diperkenankan masuk ke TPS," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Pemkot Tangsel Harus Klarifikasi soal Pesan Berantai Minta Cari Koordinator TPS

"Jadi nanti akan disiapkan satu tempat dan akan dilayani oleh petugas KPPS (petugas TPS) yang ditugaskan untuk itu," lanjut dia.

Raka memastikan bahwa tempat khusus itu tak akan berada jauh dari TPS.

Meski menggunakan tempat khusus, pemilih dipastikan tak akan kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemilih yang menggunakan tempat khusus tersebut nantinya juga akan mendapatkan pendampingan dari petugas penyelenggara.

Baca juga: KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

"Kalau (pemilih) disuruh pulang kan tidak boleh kita melanggar hak pilih seseorang. Jadi di dekat TPS sehingga dia bisa menggunakan hak pilih," ujar Raka.

Menurut Raka, saat ini pihaknya tengah mematangkan rencana teknis pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang bersuhu tubuh tinggi.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X