Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati menepis tudingan nepotisme di balik terpilihnya PT Bima Sakti Mutiara sebagai salah satu perusahaan yang memperoleh jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rahayu yang merupakan Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara itu mengatakan, perusahaannya terpilih tidak melalui proses penunjukan langsung, sehingga tidak tepat bila disebut ada praktik nepotisme.

"Kalau penunjukan langsung, yes, mau dituduh ini ada sedikit permainan dan kita tidak punya kapasitas dan blablabla, silakan, berarti ada KKN di situ," kata Sara, sapaan Rahayu, dalam tayangan di akun YouTube "Let's Talk With Sara" yang diunggah Senin (13/7/2020).

Baca juga: Dedi Mulyadi: Masalah Lobster Itu Bukan soal Mantan yang Kecewa, tetapi...

Kompas.com sudah mendapatkan persetujuan Sara untuk mengutip pembicaraan dalam video tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa proses pemilihan perusahaan itu berlangsung terbuka bagi setiap perusahaan yang merasa memiliki kapasitas untuk mengembangkan lobster.

"Ini dibuka kepada siapa pun yang punya kapasistas, punya kapabilitas, punya financial strength untuk bisa, ya itu tadi, mengembangkan lobster pasir selama 14 bulan, membudidayakan lobster mutiara sampai 2 tahun," ujar Sara.

Sara yang merupakan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini menjelaskan, PT Bima Sakti Mutiara pun bukan pemain baru dalam dunia bahari.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Lobster Gede-gede Sudah Jarang karena Bibitnya Diambilin, Dijual...

Ia mengatakan, selama ini PT Bima Sakti Mutiara merupakan eksportir mutiara, namun kini perusahaannya membidik bisnis lobster dan budidaya laut lainnya.

Sara melanjutkan, pihaknya pun tengah mengurus perubahan nama perusahaan dari PT Bima Sakti Mutiara menjadi PT Bima Sakti Bahari.

"Kita waktu itu langsung saja pas mendengar ada potensi dibukakan pintu seluas-luasnyanya bagi siapa pun yang ingin mengembangkan usaha lobster, kami akhirnya mendaftarkan diri dengan yang bersamaan mengubah akte untuk menjadi Bima Sakti Bahari," kata Sara.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menegaskan dirinya tak mengatur siapa saja yang mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).

Baca juga: KPK Diminta Usut Penentuan Calon Eksportir Benih Lobster

Dia menegaskan, seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur.

Kalaupun ada kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

"Ada (eksportir benih lobster) yang dituduh dekat dengan saya, orang (Partai) Gerindra, dan sebagainya. Saya enggak tahu," ujar Edhy saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Karangsong, Kabupaten Indramayu, seperti dikutip dari Harian Kompas, Selasa (7/7/2020).

Edhy yang berasal dari Partai Gerindra menampik informasi terkait kedekatannya dengan calon eksportir benih lobster.

Menurut dia, izin ekspor benih lobster sudah diberikan ke 26 perusahaan dan akan bertambah menjadi 31 perusahaan.

"Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah enggak? Apakah karena saya sekarang menteri, teman-teman saya enggak bisa berusaha?" ucap Edhy.