Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Kompas.com - 14/07/2020, 14:18 WIB
Politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. istimewaPolitisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati menepis tudingan nepotisme di balik terpilihnya PT Bima Sakti Mutiara sebagai salah satu perusahaan yang memperoleh jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rahayu yang merupakan Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara itu mengatakan, perusahaannya terpilih tidak melalui proses penunjukan langsung, sehingga tidak tepat bila disebut ada praktik nepotisme.

"Kalau penunjukan langsung, yes, mau dituduh ini ada sedikit permainan dan kita tidak punya kapasitas dan blablabla, silakan, berarti ada KKN di situ," kata Sara, sapaan Rahayu, dalam tayangan di akun YouTube "Let's Talk With Sara" yang diunggah Senin (13/7/2020).

Baca juga: Dedi Mulyadi: Masalah Lobster Itu Bukan soal Mantan yang Kecewa, tetapi...

Kompas.com sudah mendapatkan persetujuan Sara untuk mengutip pembicaraan dalam video tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa proses pemilihan perusahaan itu berlangsung terbuka bagi setiap perusahaan yang merasa memiliki kapasitas untuk mengembangkan lobster.

"Ini dibuka kepada siapa pun yang punya kapasistas, punya kapabilitas, punya financial strength untuk bisa, ya itu tadi, mengembangkan lobster pasir selama 14 bulan, membudidayakan lobster mutiara sampai 2 tahun," ujar Sara.

Sara yang merupakan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini menjelaskan, PT Bima Sakti Mutiara pun bukan pemain baru dalam dunia bahari.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Lobster Gede-gede Sudah Jarang karena Bibitnya Diambilin, Dijual...

Ia mengatakan, selama ini PT Bima Sakti Mutiara merupakan eksportir mutiara, namun kini perusahaannya membidik bisnis lobster dan budidaya laut lainnya.

Sara melanjutkan, pihaknya pun tengah mengurus perubahan nama perusahaan dari PT Bima Sakti Mutiara menjadi PT Bima Sakti Bahari.

"Kita waktu itu langsung saja pas mendengar ada potensi dibukakan pintu seluas-luasnyanya bagi siapa pun yang ingin mengembangkan usaha lobster, kami akhirnya mendaftarkan diri dengan yang bersamaan mengubah akte untuk menjadi Bima Sakti Bahari," kata Sara.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menegaskan dirinya tak mengatur siapa saja yang mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).

Baca juga: KPK Diminta Usut Penentuan Calon Eksportir Benih Lobster

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X