KBRI Antisipasi Kebijakan AS soal Larangan Tinggal Sejumlah Mahasiswa Asing

Kompas.com - 14/07/2020, 11:07 WIB
Pengantar barang mengendarai sepedanya menyeberangi 7th Avenue di kawasan Times Square yang kosong akibat meluasnya penularan virus COVID-19, di wilayah Manhattan, New York, Amerika Serikat, Senin (23/3/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/CARLO ALLEGRPengantar barang mengendarai sepedanya menyeberangi 7th Avenue di kawasan Times Square yang kosong akibat meluasnya penularan virus COVID-19, di wilayah Manhattan, New York, Amerika Serikat, Senin (23/3/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC bersama seluruh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Amerika Serikat ( AS) menggandeng Persatuan Mahasiswa Indonesia di AS (Permias) untuk memantau kondisi mahasiwa Indonesia.

Pemantauan ini dilakukan KBRI Washington DC pasca-munculnya kebijakan Pemerintah AS terkait tidak boleh menetapnya mahasiwa asing, yang pada semester musim gugur tahun ini secara penuh hanya mengambil kelas daring atau online.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi mahasiswa asing yang mengambil kelas reguler (tatap muka atau in-person), atau kelas hybrid (kombinasi pembelajaran daring dan metode langsung di kelas).

Baca juga: DPR Inisiasi Petisi Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel, Diteken Anggota Parlemen AS hingga Inggris

"Koordinasi dan respons cepat ini dilakukan sebagai langkah antisipatif dan proaktif, termasuk mengkompilasi data dan memantau langsung perkembangan situasi mahasiswa Indonesia," kata Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, Popy Rufaidah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/7/2020).

"Serta kebijakan yang diambil oleh kampus masing-masing di seluruh AS guna memastikan agar mahasiswa atau pelajar Indonesia di AS sedapat mungkin tidak terhambat proses studinya akibat kebijakan tersebut," ujar dia.

Popy mengatakan, KBRI dan seluruh KJRI di AS juga telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari informasi dan solusi tentang kebijakan tersebut.

Koordinasi itu dilakukan mulai dari mengontak langsung pihak kampus atau sekolah, Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (US ICE), hingga asosiasi pendidikan di AS.

"KBRI dan seluruh KJRI se-AS melakukan komunikasi dan koordinasi berkelanjutan dengan pihak kampus atau sekolah tempat belajar para mahasiswa Indonesia di AS," ujarnya.

Baca juga: KBRI Sebut Seluruh WNI di AS dalam Kondisi Aman

Senada dengan Popy, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Theodorus Satrio Nugroho, memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus memfasilitasi dan mencari solusi kebijakan tersebut.

Ia pun meminta seluruh pelajar dan mahasiwa Indonesia di AS tidak panik dan hanya mengikuti informasi dari sumber resmi.

"Dan jika membutuhkan bantuan, dapat menghubungi hotline KBRI dan KJRI se-AS yang dibuka 24 jam," kata Satrio.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X