Dirjen Pemasyarakatan: Petugas Terlibat Peredaran Narkoba Dibawa ke Nusakambangan

Kompas.com - 14/07/2020, 10:06 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga menyatakan, hukuman berat menanti bagi para petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang terbukti terlibat peredaran narkoba.

Reynhard mengatakan, petugas yang terbukti terlibat peredaran narkoba harus menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Super Maksimum Nusakambangan.

"Petugas yang terbukti main dan terlibat narkoba, setelah diputus pengadilan langsung dibawa ke Nusakambangan dan ditempatkan di one man one cell Lapas Super Maximum," kata Reynhard dalam siaran pers, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Cerita Surya Anta di Penjara: Dipalak hingga Bebas Jual Beli Sabu...

Reynhard menuturkan, diperlukan deteksi dini oleh pengamanan untuk meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk untuk pemberantasan narkoba.

Menurut Reynhard, deteksi gangguan keamanan dan ketertiban merupakan satu dari tiga kunci Permasyarakatan Maju selain memberantas narkoba dan sinergi dengan aparat penegak hukum.

"Pengamanan harus bisa mendahului, menyertai, serta mengakhiri atas gangguan keamanan dan ketertiban," ujar Reynhard.

Adapun hal ini disampaikan Reynhard dalam pembukaan Konsultasi Teknis (Konstek) Intelijen Pemasyarakatan dan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2020 di Jakarta, Senin (13/7/2020) kemarin.

Baca juga: Ditjen Pemasyarakatan Telusuri Kebobrokan Rutan Salemba yang Diungkap Surya Anta

Kegiatan itu diikuti para peserta dari Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis Pemasyaraktan (UPT) wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta terhubung dengan UPT Pemasyaraktan dari seluruh wilayah.

"Ingat pesan-pesan saya. Siapa pun main main dengan narkoba, jangan jadi contoh. Kita lihat siapa yang jadi contoh pertama masuk Nusakambangan," kata Reynhard.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi 'Middle Men' di Konflik Rusia-Ukraina

Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi "Middle Men" di Konflik Rusia-Ukraina

Nasional
Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Nasional
KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR yang 'Tumbang' di Paripurna Ternyata Alami 'Blackout'

Wakil Ketua Banggar DPR yang "Tumbang" di Paripurna Ternyata Alami "Blackout"

Nasional
Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Nasional
Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Nasional
DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Nasional
Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.