Cegah Covid-19, Menko PMK: Shalat Idul Adha Tak Harus di Lapangan atau Masjid

Kompas.com - 14/07/2020, 09:50 WIB
Ilustrasi shalat KOMPAS.com/ANDI HARTIKIlustrasi shalat
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, pelaksanaan shalat Idul Adha tak harus dilakukan di lapangan atau masjid besar.

Hal itu bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 yang penambahan hariannya masih tinggi di Indonesia.

Muhadjir menganjurkan pelaksanaan shalat Idul Adha juga dilakukan di mushala lingkungan masing-masing, untuk memecah kerumunan massa yang bisa menjadi medium penularan Covid-19.

"Jadi tidak harus di lapangan yang luas atau masjid besar yang kemungkinan mengontrolnya sangat sulit," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Ia menambahkan, hal itu merupakan upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan shalat Idul Adha agar tetap aman dari Covid-19.

Menurut Muhadjir, pembatasan juga dilakukan dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban.

Nantinya, pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan dilihat dari zonasi wilayah berdasarkan penularan Covid-19.

Kendati demikian, ia mengatakan, zonasi wilayah tak lagi dilihat berdasarkan provinsi, kota, atau kabupaten. Zonasi wilayah dilihat lebih mikro dengan skala kecamatan atau desa dan kelurahan.

"Seperti yang disampaikan Pak Menag (Menteri Agama) pada dasarnya penetapan zona hijau, merah, kuning tidak atas dasar provinsi atau kabupaten kota. Tapi bisa lebih detail lagi misalnya ada kampung yang hijau tentu sholatnya tidak dilarang. Kalau itu bisa dilakukan itu bisa bagus," tutur Muhadjir Effendy.

Baca juga: Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Muhadjir juga menyarankan agar waktu shalat dipersingkat dengan meringkas khotbahnya dan membaca ayat pendek Al-Quran.

Dengan demikian, masyarakat tak berkerumun dalam waktu yang lama dan menghindari penularan virus.

"Saya sarankan agar ada himbauan khotbahnya pendek saja agar tetap khusyuk. Begitu juga ayatnya juga pendek sehingga salatnya cepat selesai. Sehingga kemungkinan penularan virus bisa dihindari," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: Jangan Ada Klaster Baru dari Penyelenggaraan Shalat Idul Adha



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

Nasional
Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Nasional
Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X