Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Komisi IV: Baiknya Proyek Lumbung Pangan Nasional Dipimpin Kementan

Kompas.com - 14/07/2020, 09:23 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai, penunjukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi pemimpin proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah adalah tugas khusus untuk menguji kinerja Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Mungkin ini tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Pak Prabowo mengingat Pak Prabowo senantiasa berbicara mengenai kedaulatan pangan," kata Daniel saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/7/2020).

Namun, menurut Daniel, tugas tersebut sebaiknya dipimpin oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Sebab, secara infrastruktur dan birokrasi akan lebih efektif jika dilakukan Kementan yang memang bertugas dalam bidang pangan.

"Tapi kalau sudah diputuskan menjadi tugas Menhan, yah kita dukung dan lihat bagaimana nanti jalannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Daniel berharap, kinerja Prabowo dapat berjalan dengan baik karena kekuatan pangan di tengah pandemi Covid-19 sangat penting.

"Berharap ini bisa berhasil karena ini sangat amat penting untuk Indonesia di tengah pandemi dunia," ujar Daniel.

"Kesempatan Indonesia untuk menjadi kekuatan pangan dunia, tapi pemerintah juga sangat penting selamatkan lahan yang ada dengan semaksimal mungkin," kata politisi PKB ini.

Baca juga: Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Sebelumnya, Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi leading sector pengembangan lumbung pangan nasional.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi setelah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah bersama Prabowo, Kamis (9/7/2020).

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, in sector-nya akan kami berikan ke Pak Menhan," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Kamis malam.

Kepala Negara menyebutkan, Prabowo selaku leading sector akan didukung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Prabowo jadi Leading Sector Lumbung Pangan Nasional

Ada dua lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah yang ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi.

Pertama, di Kabupaten Kapuas yang direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar.

Kedua, di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektar lahan potensial.

Presiden Jokowi mengatakan, untuk tahun ini setidaknya akan diselesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30.000 hektare dan akan meningkat hingga dua tahun ke depan.

"Dalam 1,5 sampai maksimal dua tahun akan ditambah lagi 148.000 hektar baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com