Jokowi Targetkan Vaksin Covid-19 Siap Diproduksi Awal 2021

Kompas.com - 14/07/2020, 08:33 WIB
Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara tiba dalam Peringatan Ke-74 Hari Bhayangkara Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/7/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/aww. SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo selaku inspektur upacara tiba dalam Peringatan Ke-74 Hari Bhayangkara Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/7/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/aww.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia akan mulai memproduksi vaksin Covid-19 pada Januari-April 2021.

"Perkiraan kita akan masuk produksi kira-kira antara Januari-April tahun depan," kata Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/7/2020), dikutip dari Antara.

Jokowi menegaskan, saat ini vaksin yang dikembangkan Indonesia sudah memasuki tahap uji klinis.

PT Bio Farma (Persero) pada Juli 2020 mulai melakukan uji klinis ketiga vaksin Covid-19 bekerjasama dengan Sinovac Biotech Ltd, perusahaan bioteknologi asal China.

Baca juga: Mimpi Vaksin Covid-19 Segera

Sedangkan PT Kalbe Farma Tbk bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexine Inc.

"Uji klinis kalau tidak salah sudah sampai uji ke-3, tapi perlu 6 bulan untuk uji terakhir, jadi kira-kira diproduksi Januari sampai April (2021)," tambah Presiden.

Menurut Jokowi, target produksinya adalah sebanyak 347 juta vaksin.

"Kebutuhan kita hitung 347 juta vaksin karena satu orang bisa tidak hanya sekali saja divaksin, karena orang yang sudah divaksin bisa mental lagi jadi harus divaksin lagi," ungkap Presiden.

Baca juga: Sebelum Vaksin Ditemukan, Tetaplah Jaga Jarak dan Pakai Masker

Namun, Presiden Jokowi menargetkan pada 2021 dapat diproduksi 170 juta vaksin dulu.

"Nanti kelompok yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin adalah bagi tenaga kesehatan dan kelompok rentan, dan wilayah merah," tambah Presiden.

Sebelum vaksin ditemukan, Presiden Jokowi menekankan untuk melakukan tes masif, "tracing" agresif dan "treatment" yang dilakukan dengan baik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X