Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Kompas.com - 14/07/2020, 07:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, alasan utama menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memimpin proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah lantaran pangan menjadi bagian penting dari pertahanan nasional.

Ia mengatakan, pertahanan bukan sekadar memenuhi cadangan minimum alat utama sistem pertahanan (alutsista) negara.

"Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/7/2020), dikutip dari Kontan.

Kendati demikian, Jokowi mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, Prabowo tetap akan dibantu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah Mulai Digarap

Nantinya, Prabowo akan fokus mengurus perihal cadangan pangan agar sesuai dengan kebutuhan nasional sehingga tak menimbulkan krisis pangan.

"Ini sudah disampaikan Menhan dengan hitung-hitungan biaya berapa, anggaran berapa, dalam membangun food estate yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau," papar Jokowi.

Ia pun telah mengecek kondisi dan jenis tanah di Kalimantan Tengah yang akan digunakan sebagai lahan dalam proyek lumbung pangan nasional.

Ia memastikan lahan tersebut bukan lahan gambut sehingga bisa digunakan untuk pertanian.

"Bahwa di Kalteng itu bukan gambut lho ya, kemarin kan agak ramai masalah itu. Endak, itu semua sudah lama kita cek, itu aluvial semua. Itu di luar gambut dan saya kira enggak akan mengganggu lingkungan yang ada. Kita tahu gambut di mana titiknya, mana yang gambut, sedalam apa, ada semua," lanjut dia sebagaimana dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Sebelumnya, Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi ing sector pengembangan lumbung pangan nasional.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi setelah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah bersama Prabowo, Kamis (9/7/2020).

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, ing sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan," kata Jokowi seperti dikutip siaran pers resmi Istana, Kamis malam.

Kepala Negara menyebutkan, Prabowo selaku ing sector akan didukung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati," sambung Kepala Negara.

Baca juga: Mengenal Food Estate, Program Pemerintah yang Disebut Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan...

Ada dua lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah yang ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi.

Pertama, di Kabupaten Kapuas yang direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar.

Kedua, di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektar lahan potensial.

Presiden Jokowi mengatakan, untuk tahun ini setidaknya akan diselesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30.000 hektar dan akan meningkat hingga dua tahun ke depan.

"Dalam 1,5 sampai maksimal dua tahun akan ditambah lagi 148.000 hektar, baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com