KPK Geledah Kantor Bupati Lampung Selatan, Pengembangan Kasus Zainudin Hasan

Kompas.com - 13/07/2020, 17:26 WIB
Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/8). Zainudin Hasan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka setelah ditahan KPK terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/18. Aprillio AkbarBupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/8). Zainudin Hasan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka setelah ditahan KPK terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/18.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tengah mengembangkan kasus suap terkait proyek infrastruktur yang menjerat eks Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Senin (13/7/2020) hari ini, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Lampung Selatan untuk mengumpulkan bukti dalam pengembangan kasus tersebut.

"Tim penyidik KPK sedang melakukan pengumpulan alat bukti dengan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di Lamsel antara lain kantor Bupati Lampung Selatan dan kantor dinas PUPR Lamsel," kata Ali, Senin.

Baca juga: KPK Eksekusi 2 Terpidana Kasus Bupati Lampung Selatan ke Lapas Sukamiskin

Ali menuturkan, penyidik mengamankan sejumlah barang dalam penggeledahan hari ini, antara lain dokumen-dokumen yang terkait dugaan korupsi.

Barang-barang itu, kata Ali, akan disita penyidik setelah mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK.

Namun, Ali mengaku belum dapat menyampaikan informasi detail terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Ali mengatakan, informasi terkait kasus tersebut baru akan diumumkan ketika para tersangka telah ditangkap atau ditahan.

"Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," kata Ali.

Diketahui, Zainudin terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan.

Baca juga: KPK Eksekusi Adik Zulkifli Hasan, Bupati Lampung Selatan Nonaktif

Hakim kasasi MA memutuskan Zainudin Hasan terbukti dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga, keempat.

Masih dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menyatakan Zainudin Hasan tetap dihukum 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan bagi Zainudin Hasan dengan kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp 66,7 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Nasional
Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional
Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Nasional
Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Nasional
Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Nasional
Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Nasional
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X