BNPB: Ada 246 Lab untuk Pemeriksaan Covid-19 tetapi Sangat Kurang

Kompas.com - 13/07/2020, 15:52 WIB
Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) dan Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri) mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). Rapat tersebut membahas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool/wsj. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) dan Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri) mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). Rapat tersebut membahas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Doni Monardo mengatakan, pemerintah memiliki 246 laboratorium untuk memeriksa spesimen Covid-19.

Namun, Doni mengatakan, jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan di daerah.

"Sekarang jumlah laboratorium kita sudah mencapai 246 dan ini tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan yang ada di daerah karena masih sangat kurang," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Baca juga: UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Menurut Doni, 246 laboratorium ini memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan spesimen per hari sebanyak 22.000 sampai 23.000 spesimen.

Namun, pihaknya menargetkan pemeriksaan 30.000 spesimen per hari, sehingga dibutuhkan penambahan jumlah laboratorium.

"Ini akan terus kita optimalkan, hingga capai 30.000 spesimen," ujar dia.

Selain itu, Doni mengatakan, pemeriksaan spesimen Covid-19 dengan mesin polymerase chain reaction (PCR) masih perlu ditingkatkan.

Baca juga: Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Adapun terkait rapid test, menurut Doni, sesuai Surat Edaran Kementerian Kesehatan sudah menetapkan tarif biaya rapid test sebesar Rp 150.000.

"Ini untuk menghindari beban biaya masyarakat yang membutuhkannya karena juga dari BPPT dan biofarma telah produksi rapid test dengan harga pasar 75.000 per unit, mudahan-mudahan akan membantu nantinya," kata dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X