Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Timbulkan Masalah Baru, Ini 4 Catatan ICW

Kompas.com - 13/07/2020, 12:00 WIB
Banyak pekerja yang di-PHK berusaha mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan lewat skema Kartu Prakerja ADITYA PRADANA PUTRA/AntaraBanyak pekerja yang di-PHK berusaha mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan lewat skema Kartu Prakerja
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai, Presiden Joko Widodo melanggengkan pelanggaran yang terjadi dalam program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kartu Prakerja.

"Alih-alih perpres baru ini merespons berbagai catatan kelemahan program pra kerja, terdapat empat persoalan baru yang muncul," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam siaran pers, Senin (13/7/2020).

Persoalan pertama, lewat Pasal 31B dalam Perpres 76/2020 tersebut, Jokowi dianggap sewenang-wenang dengan memberikan impunitas kepada Komite Cipta Kerja dan Manajemen Pelaksana.

Baca juga: Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Kemudian, Jokowi juga dinilai menormalisasi praktik konflik kepentingan yang dilakukan oleh Pasal 31B ayat (1) dan 31B ayat (2) huruf c.

Padahal, kajian KPK menunjukkan lima dari delapan platform digital memiliki konflik kepentingan karena sekaligus bertindak sebagai lembaga pelatihan.

"Hal ini menandakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak mementingkan aspek integritas dalam pembuatan kebijakan," kata Wana.

Diketahui, Pasal 31B ayat (1) Perpres 76/2020 berbunyi, "Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik."

Sedangkan, Pasal 31B ayat (2) huruf c Perpres 76/2020 berbunyi, "Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: … program Pelatihan yang telah dikurasi oleh Manajemen Pelaksana dan dipilih oleh penerima Kartu Prakerja."

Baca juga: Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Persoalan kedua, Pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang jelas mengenai program Kartu Prakerja sehingga menimbulkan inkonsistensi dan kerancuan.

Sebab, Pasal 12A ayat (1) Perpres 76/2020 menyebutkan bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja sebagai bentuk bantuan sosial dalam masa pandemi Covid-19.

Padahal, berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, program Kartu Prakerja merupakan strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia.

"Pencantuman klausul ini patut diduga hanya untuk menjustifikasi skema penanggulangan Kartu Prakerja sebagai mekanisme bantuan sosial sehingga tidak perlu menerapkan mekanisme tender untuk memilih mitra platform," kata Wana.

Baca juga: Perpres Kartu Prakerja Baru Dinilai Sudah Masukkan Rekomendasi KPK

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X