Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Kompas.com - 13/07/2020, 09:36 WIB
Data Covid-19 di Jakarta kembali mencatat lonjakan kasus positif. Pada Minggu (12/7/2020) ini, jumlah penambahan kasus positif mencapai 404 kasus, tertinggi sejak kasus pertama pada Maret lalu. Situs Covid-19 Pemprov DKI JakartaData Covid-19 di Jakarta kembali mencatat lonjakan kasus positif. Pada Minggu (12/7/2020) ini, jumlah penambahan kasus positif mencapai 404 kasus, tertinggi sejak kasus pertama pada Maret lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas mengenai perbaikan kinerja kabinet menunjukkan, sebagian besar responden (87,8 persen) menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja menteri, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19.

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi.

Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan pubilk merasa tidak puas terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19. Alasan itu berkaitan dengan upaya preventif maupun kuratif.

Baca juga: Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan misalnya, 7 dari 10 responden (71,1 persen) mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait.

Kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan hingga sulitnya masyarakat mendapatkan masker pada awal pandemi mendorong rasa ketidakpuasan publik pada bidang kesehatan.

Ketidakpuasan juga diungkapkan 75,1 persen responden dalam bidang penyaluran bantuan sosial.

Penyerahan bantuan yang belum merata dan tidak tepat sasaran menjadi salah satu penyebab yang mendorong rasa ketidakpuasan publik.

Baca juga: Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan UMKM.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit.

Namun, 68,5 responden menilai kebijakan ini belum optimal sebagai upaya penanganan terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Besarnya derajat ketidakpuasan di berbagai bidang bisa jadi turut disebabkan minimnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari sejumlah program yang diberikan pemerintah.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo pun sempat memberikan teguran pada kabinetnya. Oleh Jokowi, jajaran menterinya disebut kurang memiliki sense of crisis.

Berkaitan dengan teguran itu, sebagian besar responden (69,6 persen) menilai perombakan kabinet adalah hal mendesak dilakukan saat ini.

Beberapa nama pun memperoleh catatan khusus terkait capaian kinerja dalam menghadapi Covid-19.

Sebanyak 7 dari 10 responden dalam jajak pendapat mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran kabinet yang bekerja di bidang ekonomi, ini, khususnya terkait dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: 75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Senada dengan bidang ekonomi, pada jajaran kementerian teknis, publik memberi catatan khusus pada kementerian yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Sebanyak 33,2 responden menilai menteri yang menangani bidang tersebut perlu diganti demi perbaikan kinerja di tengah situasi saat ini.

Kemudian, sebagian besar publik (61,4 persen) meyakini perombakan kabinet adalah langkah efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Namun, publik berharap bahwa perombakan harus dilakukan demi mempertimbangkan kinerja, bukan kepentingan elite tertentu. Menteri yang masuk ke pemerintahan diharapkan adalah mereka yang berasal dari kalangan nonpartai politik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X