Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Kompas.com - 12/07/2020, 18:21 WIB
Situs prakerja.org yang menyediakan pelatihan daring gratis, sebagai bentuk kritik atas program Kartu Prakerja. prakerja.orgSitus prakerja.org yang menyediakan pelatihan daring gratis, sebagai bentuk kritik atas program Kartu Prakerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat Indonesia lebih membutuhkan bantuan tunai dibandingkan bantuan jenis lain selama pandemi Covid-19.

Bantuan tunai bisa berupa bantuan sosial tunai (BST) yang diberikan Kementerian Sosial, atau bantuan langsung tunai ( BLT) yang dikucurkan Kementerian Desa melalui dana desa.

Selain bantuan tunai, bantuan sembako juga sangat dibutuhkan masyarakat.

Baca juga: Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Hal ini merupakan temuan dari survei mengenai respons publik atas Covid-19 yang dilakukan Alvara Research Center yang dirilis Minggu (12/7/2020).

Survei itu dilakukan pada 22 Juni sampai 1 Juli 2020 dengan 1.225 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Survei digelar secara online dan melalui telepon, dengan margin of error 2,86 persen.

"Bantuan tunai dan sembako adalah dua program yang paling dibutuhkan publik selama pandemi Covid-19," kata CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, dalam konferensi pers daring yang digelar Minggu.

Hasil penelitian Alvara Research Center menemukan bahwa responden yang menyatakan membutuhkan bantuan tunai sebanyak 65,6 persen.

Sementara itu, responden yang menyatakan membutuhkan sembako sebesar 58,9 persen.

Sebanyak 28,7 responden mengaku lebih membutuhkan bantuan subsidi listrik 900 watt, lalu sebesar 28,1 responden membutuhkan bantuan program Kemandirian Pangan.

Baca juga: Survei: 42,5 Persen Startup Dalam Kondisi Buruk

Responden yang menyatakan membutuhkan program Kartu Prakerja hanya 22,8 persen.

"Ini selaras dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program ini. Kartu Prakerja masuk dalam kategori program yang tingkat kepuasannya rendah, yakni 39,2 persen," ujar Hasanuddin.

Terakhir, sebanyak 22,1 responden menyatakan membutuhkan subsidi listrik 450 watt.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X