Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Kompas.com - 12/07/2020, 18:12 WIB
Ketua Gugus Tugas Doni Monardo menerima bantuan ventilator produk para peneliti Universitas Indonesia (UI) DOK/HUMAS BNPB/Dume SinagaKetua Gugus Tugas Doni Monardo menerima bantuan ventilator produk para peneliti Universitas Indonesia (UI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat selama pandemi Covid-19 lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan terhadap Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 ataupun pemerintah daerah.

Ini merupakan temuan dari survei mengenai respons publik atas Covid-19 yang dilakukan Alvara Research Center yang dirilis Minggu (12/7/2020).

Survei itu dilakukan pada 22 Juni sampai 1 Juli 2020 dengan 1.225 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca juga: Survei: 42,5 Persen Startup Dalam Kondisi Buruk

 

Survei digelar secara online dan melalui telepon dengan margin of error 2,86 persen.

"Kepuasan terhadap pemerintah pusat lebih rendah dibanding tingkat kepuasan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19," kata CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali dalam konferensi pers daring yang digelar Minggu.

Berdasarkan hasil survei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendapat angka kepercayaan masyarakat sebesar 72,7 persen.

Gubernur tiap-tiap provinsi mendapat angka kepercayaan 70,0 persen, sedangkan bupati/wali kota 67,7 persen.

Angka kepercayaan terhadap pemerintah pusat paling rendah yaitu 60,2 persen.

Survei juga menemukan bahwa selama pandemi Covid-19. publik paling puas terhadap informasi mengenai protokol kesehatan.

Aspek tersebut mendapat angka kepuasan sebesar 73,3 persen.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X