Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Kompas.com - 12/07/2020, 18:12 WIB
Ketua Gugus Tugas Doni Monardo menerima bantuan ventilator produk para peneliti Universitas Indonesia (UI) DOK/HUMAS BNPB/Dume SinagaKetua Gugus Tugas Doni Monardo menerima bantuan ventilator produk para peneliti Universitas Indonesia (UI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat selama pandemi Covid-19 lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan terhadap Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 ataupun pemerintah daerah.

Ini merupakan temuan dari survei mengenai respons publik atas Covid-19 yang dilakukan Alvara Research Center yang dirilis Minggu (12/7/2020).

Survei itu dilakukan pada 22 Juni sampai 1 Juli 2020 dengan 1.225 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca juga: Survei: 42,5 Persen Startup Dalam Kondisi Buruk

 

Survei digelar secara online dan melalui telepon dengan margin of error 2,86 persen.

"Kepuasan terhadap pemerintah pusat lebih rendah dibanding tingkat kepuasan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19," kata CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali dalam konferensi pers daring yang digelar Minggu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan hasil survei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendapat angka kepercayaan masyarakat sebesar 72,7 persen.

Gubernur tiap-tiap provinsi mendapat angka kepercayaan 70,0 persen, sedangkan bupati/wali kota 67,7 persen.

Angka kepercayaan terhadap pemerintah pusat paling rendah yaitu 60,2 persen.

Survei juga menemukan bahwa selama pandemi Covid-19. publik paling puas terhadap informasi mengenai protokol kesehatan.

Aspek tersebut mendapat angka kepuasan sebesar 73,3 persen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.