Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Kompas.com - 12/07/2020, 18:12 WIB
Ketua Gugus Tugas Doni Monardo menerima bantuan ventilator produk para peneliti Universitas Indonesia (UI) DOK/HUMAS BNPB/Dume SinagaKetua Gugus Tugas Doni Monardo menerima bantuan ventilator produk para peneliti Universitas Indonesia (UI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat selama pandemi Covid-19 lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan terhadap Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 ataupun pemerintah daerah.

Ini merupakan temuan dari survei mengenai respons publik atas Covid-19 yang dilakukan Alvara Research Center yang dirilis Minggu (12/7/2020).

Survei itu dilakukan pada 22 Juni sampai 1 Juli 2020 dengan 1.225 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca juga: Survei: 42,5 Persen Startup Dalam Kondisi Buruk

 

Survei digelar secara online dan melalui telepon dengan margin of error 2,86 persen.

"Kepuasan terhadap pemerintah pusat lebih rendah dibanding tingkat kepuasan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19," kata CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali dalam konferensi pers daring yang digelar Minggu.

Berdasarkan hasil survei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendapat angka kepercayaan masyarakat sebesar 72,7 persen.

Gubernur tiap-tiap provinsi mendapat angka kepercayaan 70,0 persen, sedangkan bupati/wali kota 67,7 persen.

Angka kepercayaan terhadap pemerintah pusat paling rendah yaitu 60,2 persen.

Survei juga menemukan bahwa selama pandemi Covid-19. publik paling puas terhadap informasi mengenai protokol kesehatan.

Aspek tersebut mendapat angka kepuasan sebesar 73,3 persen.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Nasional
Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Nasional
Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X