Bawaslu: Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bukan Hanya Saat Pencoblosan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo khawatir partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 menurun karena digelar di tengah pandemi Covid-19.

"Kekhawatiran kita yang besar dalam proses pemilihan ini adalah soal partisipasi masyarakat," kata Ratna dalam diskusi yang digelar secara daring, Minggu (12/7/2020).

Baca juga: Tingginya Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 dan Persiapan KPU Dipertanyakan

Ratna mengatakan, partisipasi masyarakat yang ia maksud bukan hanya ketika hari pemungutan suara 9 Desember. Tetapi, keikutsertaan publik dalam mengawasi tahapan demi tahapan Pilkada, termasuk sebelum hari pencoblosan.

Ratna menyadari bahwa pengawasan pemilu menjadi tanggung jawab Bawaslu. Tetapi, ia berharap masyarakat dapat melapor ke pihaknya jika menemukan dugaan pelanggaran di Pilkada.

"Masyarakat ini dalam aspek yang lebih luas tentu diharapkan adalah ikut serta di dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan dan juga partisipasi untuk menyampaikan laporan ketika terjadi pelanggaran," tutur dia.

Baca juga: Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Menurut Ratna, pandemi Covid-19 bukan hanya mengancam partisipasi pemilih di Pilkada, tetapi juga berpotensi meningkatkan terjadinya politik uang di gelaran pemilihan kali ini.

Sebab, mengacu pada berbagai hasil riset, salah satu pemicu terjadinya politik uang adalah lemahnya ekonomi masyarakat. Sementara, situasi pandemi memaksa banyak orang berada dalam kesulitan ekonomi.

Oleh karenanya, dengan kondisi tersebut, diprediksi politik uang semakin marak.

"Ini yang kami khawatirkan ke depan politik uang ini akan semakin subur karena bertemunya 2 kepentingan, kepentingan dari penerima dan pemberi untuk mendapat suara," ujar Ratna.

Baca juga: Bawaslu Sebut Politik Uang dan Netralitas ASN Masuk Indeks Kerawanan Pilkada 2020

Ratna menyebut, untuk melakukan pengawasan Pilkada 2020 pihaknya telah memperbarui beberapa Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Dalam waktu dekat Perbawaslu yang berkaitan dengan Pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19 juga akan segera diterbitkan.

"Perbawaslu berkaitan dengan pandemi Covid-19 ini sedang dalam proses harmonisasi (di Kementerian Hukum dan HAM), kami sedang menunggu tindak lanjut nanti sehingga nanti bisa diberlakukan," kata dia.

Baca juga: 8 Potensi Pelanggaran Pilkada Saat Pandemi, Akurasi Daftar Pemilih hingga Politik Uang

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca-penundaan telah dimulai pada Senin (15/6/2020).