Kompas.com - 11/07/2020, 14:06 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan bahan politisasi dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

Hal tersebut ia sampaikan terkait munculnya isu kebangkitan PKI di tengah kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Saya melihat, kalau ada orang yang mulai menggoreng isu PKI, itu politisasi, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain," kata Ma'ruf dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (11/7/2020).

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Menurut Ma'ruf Amin, PKI tidak lagi menjadi bahaya laten karena partai tersebut telah lama dibubarkan dan ideologi komunisme pun telah dilarang.

"Kalau mungkin ada satu, dua, atau berapa orang yang masih punya pemikiran itu (komunisme), tapi tidak muncul di permukaan," ujar Ma'ruf.

Ia mengatakan, diskusi tentang komunisme dan ideologi lain seperti kapitalisme, sosialisme, dan marxisme dimungkinkan saja sebagai studi di perguruan tinggi.

Ma'ruf pun berpendapat, saat ini bukan hanya komunisme yang harus diwaspadai melainkan juga radikalisme.

"Bisa radikalisme agama, radikalisme sekuler. Jangan sampai Pancasila itu disekulerkan. Kita harus waspadai semua itu," kata Ma'ruf.

Baca juga: PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Adapun terkait pembahasan RUU HIP yang menjadi kontroversi, Ma'ruf berpendapat, RUU yang disiapkan sebaiknya menyangkut implementasi Pancasila.

Ia menegaskan, Pancasila sebagai ideologi sudah tidak perlu dibahas lagi karena ideologi Pancasila telah final dan sudah menjadi kesepakatan.

"Maksudnya supaya Pancasila itu menjadi ajaran yang bisa diimplementasikan, sehingga jelas bagaimana politik Pancasila itu, ekonomi Pancasila, budaya Pancasila," ujar Ma'ruf.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X