Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Kompas.com - 11/07/2020, 14:06 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia ( PKI) merupakan bahan politisasi dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

Hal tersebut ia sampaikan terkait munculnya isu kebangkitan PKI di tengah kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP).

"Saya melihat, kalau ada orang yang mulai menggoreng isu PKI, itu politisasi, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain," kata Ma'ruf dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (11/7/2020).

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Menurut Ma'ruf Amin, PKI tidak lagi menjadi bahaya laten karena partai tersebut telah lama dibubarkan dan ideologi komunisme pun telah dilarang.

"Kalau mungkin ada satu, dua, atau berapa orang yang masih punya pemikiran itu (komunisme), tapi tidak muncul di permukaan," ujar Ma'ruf.

Ia mengatakan, diskusi tentang komunisme dan ideologi lain seperti kapitalisme, sosialisme, dan marxisme dimungkinkan saja sebagai studi di perguruan tinggi.

Ma'ruf pun berpendapat, saat ini bukan hanya komunisme yang harus diwaspadai melainkan juga radikalisme.

"Bisa radikalisme agama, radikalisme sekuler. Jangan sampai Pancasila itu disekulerkan. Kita harus waspadai semua itu," kata Ma'ruf.

Baca juga: PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Adapun terkait pembahasan RUU HIP yang menjadi kontroversi, Ma'ruf berpendapat, RUU yang disiapkan sebaiknya menyangkut implementasi Pancasila.

Ia menegaskan, Pancasila sebagai ideologi sudah tidak perlu dibahas lagi karena ideologi Pancasila telah final dan sudah menjadi kesepakatan.

"Maksudnya supaya Pancasila itu menjadi ajaran yang bisa diimplementasikan, sehingga jelas bagaimana politik Pancasila itu, ekonomi Pancasila, budaya Pancasila," ujar Ma'ruf.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X