Kompas.com - 10/07/2020, 20:19 WIB
Pasca reformasi, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho melihat terjadi fenomena ?mendangkalnya nilai Pancasila? di masyarakat. Oleh karena itu ia menilai perlunya penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Undang-Undang sebagai lembaga negara yang bertanggung jawa atas pembinaan ideologi bangsa dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. (KOMPAS.com/LABIB ZAMANI)Pasca reformasi, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho melihat terjadi fenomena ?mendangkalnya nilai Pancasila? di masyarakat. Oleh karena itu ia menilai perlunya penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Undang-Undang sebagai lembaga negara yang bertanggung jawa atas pembinaan ideologi bangsa dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai jawaban atas “mendangkalnya nilai Pancasila” di masyarakat setelah reformasi.

Apalagi di era globalisasi dengan teknologi yang semakin maju, kini disadari tidak semua masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara utuh.

“Wadah yang dinamakan BPIP tetap kiranya memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Jamal kepada KompasTV melalui platform virtual Zoom, Jumat (10/7/2020).

Maka dari itu, Jamal berpendapat, BPIP yang lahir melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 sebaiknya diatur dalam Undang-Undang. Hal ini sebagai respons atas laju perubahan dunia, khususnya perubahan sosial di Indonesia yang demikian cepat.

Baca juga: Ketua MPR Sebut Presiden Jokowi Ingin BPIP Diatur UU

“Dalam pengaturan pembinaan ideologi Pancasila di dalam Undang-Undang, kami berharap untuk mengatur hal-hal yang bersifat penguatan kelembagaan, agar BPIP berperan aktif dan lebih berwibawa,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, dalam konteks tata negara, penguatan kelembagaan melalui Undang-Undang merupakan hal yang lazim.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kalau melalui sebuah peraturan yang bukan Undang-Undang, maka akan sangat tergantung pada konfigurasi pemerintahannya,” ujar Bivitri.

Bivitri mencontohkan bahwa ada langkah penguatan serupa, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 1993 yang didirikan melalui Keputusan Presiden (Kepres).

Baca juga: Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

“Nah kemudian tahun 1998 Komnas HAM didirikan dalam sebuah Undang-Undang,” terangnya.

Contoh lain, lanjut dia, yaitu Ombudsman Republik Indonesia (RI), yakni lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“Awalnya juga dengan sebuah Kepres, tetapi kemudian disadari sebagai wadah kepentingan publik, maka dibuatlah dalam Undang-Undang tentang Ombudsman RI,” jelasnya.

Membumikan Pancasila

Lebih lanjut, Bivitri Susanti menyatakan, selain penguatan payung hukum BPIP, hal yang tak kalah penting adalah bagaimana peran BPIP membumikan nilai Pancasila pada masyarakat.

Baca juga: Soal RUU HIP Jadi PIP, Ahmad Basarah: BPIP Perlu Legal Standing

“Saya kira yang lebih dipentingkan adalah membumikan Pancasila, karena kan kalau bicara soal hak asasi manusia dan keragaman Indonesia, Pancasila itu perekat yang luar biasa,” terangnya

Sebagai dasar negara, lanjut dia, Pancasila merupakan perekat luar biasa karena bisa mengatasi segala perbedaan yang ada di republik ini.

Bivitri juga berharap agar masyarakat tak membayangkan BPIP sebagai lembaga penyelenggara penataran seperti pada era orde baru.

Ia mencontohkan peran BPIP dalam implementasi Pancasila secara praktis yang kerap ditemui di lapangan. Misalnya Pancasila dalam konteks hak asasi manusia yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah.

Baca juga: Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

“Bagaimana cara menilai peraturan daerah (perda) yang sejalan dengan Pancasila dalam arti tidak diskriminatif. Tidak melanggar hak-hak perempuan misalnya. Jadi tugas BPIP saya kira lebih penting ada di situ,” imbuhnya.

Dia membayangkan, desain kelembagaan BPIP bisa menjadi saluran bagi masyarakat luas untuk menyampaikan masalah-masalah. Secara spesifik yakni persoalan bersifat taktikal yang kerap dihadapi di lapangan mestinya bisa diselesaikan dengan nilai Pancasila.

“Nah, barangkali perlu diatur bagaimana caranya supaya BPIP bisa menyasar soal-soal seperti itu, bagaimana misalnya ketika ada ketidakadilan yang dialami kelompok petani yang diusir dari lahannya,” tambahnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan 'Safe House' untuk Bertemu Maskur Husain

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan "Safe House" untuk Bertemu Maskur Husain

Nasional
Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Nasional
Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Nasional
Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Nasional
Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Nasional
Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Nasional
PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.