Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Kompas.com - 10/07/2020, 18:52 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya menyatakan, TNI mesti melakukan penguatan personel dalam bidang kesehatan.

Hal ini menyusul persebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung, juga laporan adanya puluhan orang di institusi TNI yang positif Covid-19.

"TNI sebagai lembaga yang banyak membantu pemerintah Indonesia dalam menangani wabah ini hendaknya memilki mekanisme penguatan personil dalam hal kesehatan," kata Riefky saat dihubungi, Jumat (10/7/2020).

Menurutnya, saat ini perlindungan kesehatan pemerintah kepada TNI belum maksimal.

Baca juga: Klaster Secapa AD Ditangani TNI, Ini yang Dilakukan Gugus Tugas Jabar

Padahal, kata Riefky, ikut berperan dalam penanganan Covid-19.

"Dari rapat dengar pendapat dengan personel TNI dari Mabes TNI AD dan TNI AL di Komisi I (7/7/2020), kami berkesimpulan bahwa pencairan anggaran untuk peningkatan kerja tenaga kesehatan militer belum maksimal. TNI yang banyak membantu malah belum mendapat hak dan dukungan finansial yang memadai dari pemerintah," tuturnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah segera memberikan dukungan finansial dan kesehatan yang memadai bagi TNI. Ia meminta pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan militer diperketat.

Riefky berharap kasus Covid-19 di lingkungan militer dapat diminimalisasi.

Baca juga: Pemerintah: Klaster Covid-19 Secapa TNI AD Bandung Bisa Dikendalikan

"Dukungan finansial dan bentuk dukungan lainnya juga harus diberikan secara tepat sasaran dan dalam waktu singkat agar tidak ada korban jiwa lagi yang jatuh dari kalangan TNI," kata Riefky.

Diberitakan, Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung menjadi klaster baru Covid-19.

Disebutkan, sebanyak 1.262 orang dinyatakan positif Covid-19. Dari total tesebut, 17 orang dirawat dan diisolasi di rumah sakit karena mengalami keluhan seperti demam, batuk, dan gangguan pernapasan. Sementara itu, 1.245 orang tanpa keluhan apa pun sehingga dilakukan karantina mandiri.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, Secapa AD dipantau ketat dengan pemberlakuan karantina.

Baca juga: Terkait Klaster Secapa AD, Ridwan Kamil: Warga Tidak Boleh Menolak Diperiksa

"Secara ketat kompleks ini masih kami karantina sehingga tidak ada yang keluar masuk, baik dari dalam maupun dari luar," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (10/7/2020).

Pemerintah meyakini potensi sebaran Covid-19 dari klaster Secapa AD Bandung bisa dikendalikan. Yuri pun mengimbau masyarakat tidak panik.

"Karena ini sudah tertangani sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan WHO. Juga pengawasan ketat oleh Dinkes Jawa Barat, Dinkes Kota Bandung dan tim kesehatan Kodam III Siliwangi," ucapnya.

Ia menjelaskan, kondisi terkini dari 1.245 orang yang dinyatakan positif Covid-19 terbilang baik, termasuk mereka yang dirawat di rumah sakit.

"Sebanyak 17 yang dirawat, saat ini kondisinya sudah membaik. Sudah tidak ada lagi yang demam, kemudian keluhan batuk sudah minimal," ungkap Yuri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com