Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Kompas.com - 10/07/2020, 18:52 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya menyatakan, TNI mesti melakukan penguatan personel dalam bidang kesehatan.

Hal ini menyusul persebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung, juga laporan adanya puluhan orang di institusi TNI yang positif Covid-19.

"TNI sebagai lembaga yang banyak membantu pemerintah Indonesia dalam menangani wabah ini hendaknya memilki mekanisme penguatan personil dalam hal kesehatan," kata Riefky saat dihubungi, Jumat (10/7/2020).

Menurutnya, saat ini perlindungan kesehatan pemerintah kepada TNI belum maksimal.

Baca juga: Klaster Secapa AD Ditangani TNI, Ini yang Dilakukan Gugus Tugas Jabar

Padahal, kata Riefky, ikut berperan dalam penanganan Covid-19.

"Dari rapat dengar pendapat dengan personel TNI dari Mabes TNI AD dan TNI AL di Komisi I (7/7/2020), kami berkesimpulan bahwa pencairan anggaran untuk peningkatan kerja tenaga kesehatan militer belum maksimal. TNI yang banyak membantu malah belum mendapat hak dan dukungan finansial yang memadai dari pemerintah," tuturnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah segera memberikan dukungan finansial dan kesehatan yang memadai bagi TNI. Ia meminta pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan militer diperketat.

Riefky berharap kasus Covid-19 di lingkungan militer dapat diminimalisasi.

Baca juga: Pemerintah: Klaster Covid-19 Secapa TNI AD Bandung Bisa Dikendalikan

"Dukungan finansial dan bentuk dukungan lainnya juga harus diberikan secara tepat sasaran dan dalam waktu singkat agar tidak ada korban jiwa lagi yang jatuh dari kalangan TNI," kata Riefky.

Diberitakan, Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung menjadi klaster baru Covid-19.

Disebutkan, sebanyak 1.262 orang dinyatakan positif Covid-19. Dari total tesebut, 17 orang dirawat dan diisolasi di rumah sakit karena mengalami keluhan seperti demam, batuk, dan gangguan pernapasan. Sementara itu, 1.245 orang tanpa keluhan apa pun sehingga dilakukan karantina mandiri.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, Secapa AD dipantau ketat dengan pemberlakuan karantina.

Baca juga: Terkait Klaster Secapa AD, Ridwan Kamil: Warga Tidak Boleh Menolak Diperiksa

"Secara ketat kompleks ini masih kami karantina sehingga tidak ada yang keluar masuk, baik dari dalam maupun dari luar," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (10/7/2020).

Pemerintah meyakini potensi sebaran Covid-19 dari klaster Secapa AD Bandung bisa dikendalikan. Yuri pun mengimbau masyarakat tidak panik.

"Karena ini sudah tertangani sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan WHO. Juga pengawasan ketat oleh Dinkes Jawa Barat, Dinkes Kota Bandung dan tim kesehatan Kodam III Siliwangi," ucapnya.

Ia menjelaskan, kondisi terkini dari 1.245 orang yang dinyatakan positif Covid-19 terbilang baik, termasuk mereka yang dirawat di rumah sakit.

"Sebanyak 17 yang dirawat, saat ini kondisinya sudah membaik. Sudah tidak ada lagi yang demam, kemudian keluhan batuk sudah minimal," ungkap Yuri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X