Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Kompas.com - 10/07/2020, 18:52 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya menyatakan, TNI mesti melakukan penguatan personel dalam bidang kesehatan.

Hal ini menyusul persebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung, juga laporan adanya puluhan orang di institusi TNI yang positif Covid-19.

"TNI sebagai lembaga yang banyak membantu pemerintah Indonesia dalam menangani wabah ini hendaknya memilki mekanisme penguatan personil dalam hal kesehatan," kata Riefky saat dihubungi, Jumat (10/7/2020).

Menurutnya, saat ini perlindungan kesehatan pemerintah kepada TNI belum maksimal.

Baca juga: Klaster Secapa AD Ditangani TNI, Ini yang Dilakukan Gugus Tugas Jabar

Padahal, kata Riefky, ikut berperan dalam penanganan Covid-19.

"Dari rapat dengar pendapat dengan personel TNI dari Mabes TNI AD dan TNI AL di Komisi I (7/7/2020), kami berkesimpulan bahwa pencairan anggaran untuk peningkatan kerja tenaga kesehatan militer belum maksimal. TNI yang banyak membantu malah belum mendapat hak dan dukungan finansial yang memadai dari pemerintah," tuturnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah segera memberikan dukungan finansial dan kesehatan yang memadai bagi TNI. Ia meminta pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan militer diperketat.

Riefky berharap kasus Covid-19 di lingkungan militer dapat diminimalisasi.

Baca juga: Pemerintah: Klaster Covid-19 Secapa TNI AD Bandung Bisa Dikendalikan

"Dukungan finansial dan bentuk dukungan lainnya juga harus diberikan secara tepat sasaran dan dalam waktu singkat agar tidak ada korban jiwa lagi yang jatuh dari kalangan TNI," kata Riefky.

Diberitakan, Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung menjadi klaster baru Covid-19.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X