Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Kompas.com - 10/07/2020, 18:52 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya menyatakan, TNI mesti melakukan penguatan personel dalam bidang kesehatan.

Hal ini menyusul persebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung, juga laporan adanya puluhan orang di institusi TNI yang positif Covid-19.

"TNI sebagai lembaga yang banyak membantu pemerintah Indonesia dalam menangani wabah ini hendaknya memilki mekanisme penguatan personil dalam hal kesehatan," kata Riefky saat dihubungi, Jumat (10/7/2020).

Menurutnya, saat ini perlindungan kesehatan pemerintah kepada TNI belum maksimal.

Baca juga: Klaster Secapa AD Ditangani TNI, Ini yang Dilakukan Gugus Tugas Jabar

Padahal, kata Riefky, ikut berperan dalam penanganan Covid-19.

"Dari rapat dengar pendapat dengan personel TNI dari Mabes TNI AD dan TNI AL di Komisi I (7/7/2020), kami berkesimpulan bahwa pencairan anggaran untuk peningkatan kerja tenaga kesehatan militer belum maksimal. TNI yang banyak membantu malah belum mendapat hak dan dukungan finansial yang memadai dari pemerintah," tuturnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah segera memberikan dukungan finansial dan kesehatan yang memadai bagi TNI. Ia meminta pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan militer diperketat.

Riefky berharap kasus Covid-19 di lingkungan militer dapat diminimalisasi.

Baca juga: Pemerintah: Klaster Covid-19 Secapa TNI AD Bandung Bisa Dikendalikan

"Dukungan finansial dan bentuk dukungan lainnya juga harus diberikan secara tepat sasaran dan dalam waktu singkat agar tidak ada korban jiwa lagi yang jatuh dari kalangan TNI," kata Riefky.

Diberitakan, Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung menjadi klaster baru Covid-19.

Disebutkan, sebanyak 1.262 orang dinyatakan positif Covid-19. Dari total tesebut, 17 orang dirawat dan diisolasi di rumah sakit karena mengalami keluhan seperti demam, batuk, dan gangguan pernapasan. Sementara itu, 1.245 orang tanpa keluhan apa pun sehingga dilakukan karantina mandiri.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, Secapa AD dipantau ketat dengan pemberlakuan karantina.

Baca juga: Terkait Klaster Secapa AD, Ridwan Kamil: Warga Tidak Boleh Menolak Diperiksa

"Secara ketat kompleks ini masih kami karantina sehingga tidak ada yang keluar masuk, baik dari dalam maupun dari luar," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (10/7/2020).

Pemerintah meyakini potensi sebaran Covid-19 dari klaster Secapa AD Bandung bisa dikendalikan. Yuri pun mengimbau masyarakat tidak panik.

"Karena ini sudah tertangani sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan WHO. Juga pengawasan ketat oleh Dinkes Jawa Barat, Dinkes Kota Bandung dan tim kesehatan Kodam III Siliwangi," ucapnya.

Ia menjelaskan, kondisi terkini dari 1.245 orang yang dinyatakan positif Covid-19 terbilang baik, termasuk mereka yang dirawat di rumah sakit.

"Sebanyak 17 yang dirawat, saat ini kondisinya sudah membaik. Sudah tidak ada lagi yang demam, kemudian keluhan batuk sudah minimal," ungkap Yuri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com