Ia pun berharap Pemerintah Indonesia dapat makin berani menyuarakan penyelesaian konflik Palestina dan Israel di forum-forum internasional.
Fadli mengatakan, Indonesia memiliki posisi yang cukup penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota dewan keamanan tidak tetap.
Fadli menuturkan, masyarakat dan pemerintah dalam hal ini memiliki kesamaan pandangan soal dukungan bagi Palestina.
"Bagaimana bisa lebih di depan lagi untuk mengambil inisiatif, terutama intervensi dalam hal tidak hanya di PBB, juga di forum-forum internasional yang lain seperti OKI, ASEAN, serta forum multilateral yang penting agar kita menjadi pengambil inisiatif," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Diminta Ambil Langkah Nyata Terkait Aneksasi Tepi Barat Palestina oleh Israel
Dilansir Kompas.id, Rabu (8/7/2020), Presiden Israel Benjamin Netanyahu awalnya berencana memulai proyek pencaplokan ini pada 1 Juli.
Israel bahkan juga telah memiliki nama untuk permukiman yang nanti akan dibangun di lahan yang dicaplok.
Namun, koalisi Pemerintah Israel sendiri terpecah soal rencana pencaplokan Tepi Barat. Menurut Gantz, Israel harus mengurus hal lebih penting ketimbang soal pencaplokan Tepi Barat.
Selain itu, Amerika Serikat pun belum memberikan lampu hijau bagi Israel untuk melaksanakan rencana itu.
Baca juga: DPR Inisiasi Petisi Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel, Diteken Anggota Parlemen AS hingga Inggris
Selama beberapa pekan terakhir, Uni Eropa melancarkan kampanye diplomatik menentang rencana aneksasi itu.
Salah satunya dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas ke Jerusalem belum lama ini untuk mengampanyekan kekhawatiran tentang meningkatnya konflik dan gangguan keamanan di kawasan.
Namun, di antara negara-negara Eropa sendiri tidak ada kesepakatan yang bulat soal ini.