Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Kompas.com - 10/07/2020, 16:47 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, mengatakan kasus kekerasan berbasis gender meningkat hingga 75 persen selama masa pandemi.

Laporan tersebut berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dan Komnas Perempuan.

"P2TP2A dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 75 persen sejak pandemi Covid-19," kata Reisa dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Rentan Jadi Tempat Penularan, Pabrik Disarankan Gelar Tes Covid-19 Secara Berkala

Ia pun menyatakan korban kasus-kasus kekerasan berbasis gender gender ini tidak boleh dibiarkan sendirian.

Reisa menyebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) telah menyusun protokol penanganan korban kekerasan berbasis gender di masa pandemi Covid-19.

"Diharapkan bisa menjadi protokol bersama dalam penanganan kekerasan, sehingga yang menjadi korban tetap terlayani dan lembaga-lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan pelayanan kasus dengan merujuk pada protokol yang ada," ucapnya.

Reisa mendorong agar korban kasus kekerasan melaporkan diri ke layanan pemerintah setempat.

Reisa mencontohkan DKI Jakarta yang memiliki layanan call center untuk pengaduan kasus-kasus kekerasan.

Selain itu, kata dia, korban juga mesti berupaya mendapatkan pertolongan dari orang yang dapat dipercaya.

"Mendapat bantuan dari orang terpercaya yang dapat memberikan dukungan, baik secara psikologis maupun medis, dan sebisa mungkin keluar dari situasi yang mengundang kekerasan tersebut," tuturnya.

Baca juga: Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Ia pun mengingatkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak dapat ditoleransi.

Reisa mengatakan korban kasus-kasus kekerasan berbasis gender harus mendapatkan pelindungan.

"Bagi kita yang bukan korban, bersuaralah. Pastikan kita bilang tidak pada kekerasan dalam bentuk apapun. Berikan dukungan kita kepada para korban, bergabunglah dengan kelompok kelompok anti kekerasan berbasis gender, dukung pemerintah untuk memutus mata rantai kekerasan berbasis gender dan kurangi risiko pada korban terkena Covid-19," kata Reisa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com