Wapres Ma'ruf Amin Sebut Belum Ada Rencana Reshuffle

Kompas.com - 10/07/2020, 14:12 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, saat ini Presiden Joko Widodo belum memiliki rencana untuk merombak Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, sikap Presiden Jokowi dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu hanya berupa teguran kepada para menteri.

Terutama para menteri yang bekerja lambat di masa pandemi Covid-19, terbukti dengan penyerapan anggaran yang dinilai lambat.

"Saya belum melihat adanya reshuffle, belum muncul rencana itu. Itu teguran kepada menteri yang lambat," ujar Ma'ruf sebagaimana dikutip dari Tribunews.com, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Pengamat UGM: Presiden Belum Perlu Lakukan “Reshuffle” Kabinet

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, alasan Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet tanggal 18 Juni 2020 adalah karena belanja kementerian yang lamban sehinga tidak mendorong perekonomian nasional.

Sebab, pemerintah menilai, dalam masa pandemi Covid-19 ini, perekonomian masyarakat harus tetap bergerak.

Caranya adalah dengan melakukan penyerapan anggaran yang baik untuk program-program yang disasar, terutama yang diprioritaskan di masa pandemi.

Baca juga: Istana: Kalau Progres Kerja Menteri Bagus, Ngapain Reshuffle?

"Kalau belanja pemerintah ini lambat, maka ini tidak mendorong. Karena itu Presiden meminta segera itu penyerapan dilakukan," kata dia.

Namun dalam penyerapan itu pun, harus ada kreativitas, keberanian serta inovasi agar bisa cepat tetapi akuntabel.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meradang kepada para menteri jajarannya karena tak puas dengan kinerja mereka.

Baca juga: Ditanya Isu Reshuffle oleh Politisi PKB dan Demokrat, Jokowi Tertawa

Kemarahan Presiden Jokowi diketahui melalui sebuah video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020), 10 hari setelah rapat digelar.

Dalam video tersebut, Presiden Jokowi tampak menegur para pembantunya. Ia mengancam akan mengganti menteri yang kinerjanya selama masa pandemi ini buruk.

Presiden Jokowi menilai, para menterinya itu tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Presiden Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangkap 12 Teroris di Jatim, Densus 88 Amankan Puluhan Butir Peluru hingga Busur Panah

Tangkap 12 Teroris di Jatim, Densus 88 Amankan Puluhan Butir Peluru hingga Busur Panah

Nasional
Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Nasional
Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Nasional
Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Nasional
Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Nasional
Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Nasional
Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Nasional
Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Nasional
Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Nasional
Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Nasional
Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Nasional
Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Nasional
 Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X