Muhammadiyah Sarankan Bank BUMN Fokus Bantu UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyarankan bank milik negara atau BUMN ikut membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Sebab, Anwar menilai selama ini bank BUMN kurang maksimal memberikan bantuan pada UMKM.

"Kalau bisa pemerintah jangan hanya sekedar memberikan penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM tapi juga menugaskan bank-bank milik negara untuk fokus dan tulus bagi mengucurkan sebagian besar kredit dan atau pembiayaannya kepada UMKM," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Penyerapan Dana PEN Sektor Koperasi dan UMKM Baru 6,82 Persen

Menurut dia, selama ini bank pemerintah hanya fokus untuk menjalankan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM.

Dalam peraturan itu, kata Anwar, bank memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM minimal 20 persen dari total kredit dan pembiayaan yang ada.

"Padahal seperti kita ketahui jumlah pelaku UMKM itu lebih dari 64,1 juta pelaku atau 99,99 persen," ujarnya.

"Dengan jumlah tenaga kerja 116,9 juta sementara usaha besar jumlahnya hanya 5.550 pelaku atau 0,01 persen dengan jumlah tenaga kerja 3,6 juta," lanjut dia. 

Baca juga: MUI Minta RUU Cipta Kerja Batasi Izin TKA dan Perhatikan UMKM

Oleh karena itu, Anwar melihat ada ketidakproporsionalan perlakuan bank antara UMKM dan pengusaha besar.

"Oleh karena itu agar tercipta keadilan yang bersifat proporsional hendaknya UMKM yang jumlah pelakunya banyak juga," ungkapnya.

"Mendapatkan kredit atau pembiayaan yang juga banyak agar terjadi keadilan dan pemerataan serta stabilitas ekonomi di negeri ini," ucap Anwar.

Baca juga: Program Kredit Modal Kerja UMKM Bisa Capai Rp 100 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 6 triliun kepada dua BUMN penjaminan kredit, PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero).

Bendahara Negara itu menjelaskan, dengan PMN tersebut diharapkan kedua BUMN memiliki kemampuan modal untuk menjamin risiko dari penyaluran kredit perbankan yang disalurkan ke pelaku UMKM.

"Ini diberi PMN Rp 6 triliun sehingga mereka memiliki kemampuan modal untuk cover risiko tersebut. Artinya UMKM diharap bisa bangkit kembali," ujar Sri Muyani dalam video conference, Selasa (7/7/2020).