Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Secapa AD Jadi Klaster Covid-19, Komisi IX Minta Rapid Test Digelar Rutin di Sekolah Asrama

Kompas.com - 10/07/2020, 10:41 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, meminta sekolah-sekolah asrama bekerja sama dengan pemerintah untuk menggelar rapid test Covid-19 secara rutin.

Hal ini menyusul Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung yang menjadi klaster baru Covid-19.

"Pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR/ TCM tentunya rutin dilakukan secara periodik seminggu atau dua minggu sekali untuk memastikan apakah komunitas asrama masih aman atau ada yang terjangkit," kata Melki dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Secapa AD Jadi Klaster Baru, 1.262 Orang Positif Covid-19

Menurutnya, lingkungan sekolah asrama yang tertutup dengan interaksi secara rutin memiliki potensi penularan Covid-19 yang tinggi.

Karena itu, Melki mengatakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di lokasi tersebut harus dilakukan ketat dengan teknis pelaksanaan yang konkret. Sebab, kondisi dan imunitas seseorang bisa berbeda-beda.

"Protokol kesehatan harus dibuat lebih detail, jelas, dan konkret dan harus diberlakukan jauh lebih ketat dan disiplin," tuturnya.

"Jaga jarak, cuci tangan gunakan sabun, pakai masker harus jadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari," lanjut Melki.

Ia pun berharap kasus penularan Covid-19 di lingkungan asrama seperti yang terjadi di Secapa AD dapat diminimalisasi.

Baca juga: Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Melki meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memantau klaster Secapa AD secara ketat.

"Dibantu oleh pemda atau Gugus Tugas, sehingga pelajaran kasus Secapa TNI AD bisa dihindari di waktu mendatang," ucapnya.

Diberitakan, Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung menjadi klaster baru virus corona Covid-19.

Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebutkan, penyelidikan epidemiologi terkait klaster ini sudah selesai dilakukan sejak 29 Juni lalu.

"Kita dapatkan keseluruhan yang positif dari klaster ini sebanyak 1.262 orang. Ini terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih di sana," kata Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Yurianto mengatakan, dari 1.262 yang positif, hanya ada 17 orang yang kini dirawat dan diisolasi di rumah sakit karena mengalami keluhan seperti demam, batuk, dan gangguan pernapasan. Sisa lainnya, 1.245 orang tanpa keluhan apa pun sehingga dilakukan karantina mandiri.

Baca juga: Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Yurianto pun memastikan saat ini sudah dilakukan karantina wilayah di kompleks Secapa AD. Hal itu untuk mencegah penyebaran virus keluar.

"Seluruh kompleks pendidikan perwira AD di Bandung kita lakukan isolasi, karantina, dan kita larang ada pergerakan orang masuk atau keluar kompleks. Pengawasan dilakukan dengan ketat oleh unsur kesehatan Kodam III Siliwangi yang memantau terus-menerus sepanjang hari," kata dia.

Kakesdam III/Siliwangi Kolonel Ckm Purwo Setyanto membenarkan bahwa saat ini terdapat 1.262 orang di Secapa AD di Bandung, Jawa Barat, yang dinyatakan positif Covid-19. Hal itu pun membuat Secapa AD menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Jawa Barat.

"Selama ini kami terbuka. Kita semua link kami dengan Gugus Tugas baik provinsi maupun nasional. Tadi kan sudah disampaikan Jubir, dr Achmad Yurianto, jadi memang benar 1.262 itu positif," kata Purwo saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Kendati demikian, ia enggan menjelaskan terkait temuan awal dari kasus tersebut. Purwo juga belum mengungkap hasil penelusuran yang telah dilakukan untuk mengetahui asal mula penularan virus corona di lingkungan Secapa AD.

Demikian halnya saat ditanya terkait penanangan yang telah dilakukan guna meminimalisir potensi penyebaran yang mungkin terjadi.

"Untuk penjelasan lebih lanjut, kami sudah komunikasikan dengan Kapendam untuk disampaikan pada jumpa pers," ujar Purwo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com