Pasca-Putusan soal Pilpres, Proses Uji Materi MA Didorong Jadi Terbuka

Kompas.com - 10/07/2020, 10:09 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat. KOMPAS.com/ MOH NADLIRGedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mendorong supaya proses uji materi di Mahkamah Agung ( MA) dilakukan secara terbuka.

Hal ini disampaikan menyusul munculnya Putusan MA Nomor 44 Tahun 2019 tentang aturan Pilpres.

Menurut Titi, publik dibuat terkejut oleh putusan ini, salah satunya karena tertutupnya proses uji materi di MA.

"Uji materi di Mahkamah Agung harus dilakukan terbuka dan akuntabel," kata Titi dalam diskusi yang digelar secara virtual, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Titi mengatakan, akses publik terhadap proses uji materi di MA sangat terbatas.

Publik hanya bisa mengetahui hasil dari uji materi melalui Putusan MA yang diunggah di laman resmi MA pasca uji materi selesai.

Hal ini sangat berbeda dengan proses uji materi yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Di MK, berkas permohonan pengujian undang-undang yang baru diregistrasi diunggah melalui laman resmi.

Proses uji materi juga ditayangkan melalui siaran langsung MK sehingga masyarakat dapat mengetahui pihak-pihak yang terlibat.

Baca juga: Istana: Putusan MA Tentang Pilpres Tak Pengaruhi Kemenangan Jokowi-Maruf

Setelah uji materi selesai, putusan MK juga langsung ditayangkan di laman resmi.

"Kalau di MA ini kan tidak ya, sebaliknya, kita tidak banyak tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana dilakukan karena memang prosesnya tidak seterbuka dan seaksesibel ketika uji materi di MK," ujar Titi.

Adapun Putusan MA Nomor 44 Tahun 2019 sebenarnya terbit pada 28 Oktober 2019. Namun, putusan tersebut baru diunggah di laman resmi MA pada 3 Juli 2020.

Selain prosesnya yang tertutup, kata Titi, putusan MA diunggah dalam jangka waktu yang sangat lama dari waktu penerbitan.

Baca juga: Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Nasional
Pintu-pintu Keluar Resmi Sudah Ditutup, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Pintu-pintu Keluar Resmi Sudah Ditutup, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Nasional
Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Nasional
Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Nasional
Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Nasional
Mensos Risma Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2020-2025

Mensos Risma Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2020-2025

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut Jokowi, MUI Tunggu Salinan Keputusan

Aturan Investasi Miras Dicabut Jokowi, MUI Tunggu Salinan Keputusan

Nasional
KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Nasional
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Nasional
Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Nasional
Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Nasional
Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Nasional
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X