Kompas.com - 10/07/2020, 08:32 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) memberikan sambutan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKetua MPR Bambang Soesatyo (tengah) memberikan sambutan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat turut memeriksa dan melacak potensi penyebaran Covid-19 di seluruh institusi pendidikan militer yang tersebar di Jawa Barat.

Hal itu menyusul adanya ribuan orang di Sekolah Calon Perwira TNI AD di Bandung, Jawa Barat, yang dinyatakan positif Covid-19. Bahkan, pemerintah menetapkan Secapa AD di Bandung sebagai klaster penyebaran Covid-19.

"Mendorong Tim Gugus Tugas Covid-19 Jabar bersama Dinas Kesehatan untuk menggencarkan pemeriksaan dan pelacakan di sekitar 20 institusi pendidikan militer lainnya selama dua pekan kedepan, sebagai upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 yang lebih meluas," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7/2020).

Selain itu, ia juga mengimbau, agar pimpinan institusi pendidikan militer menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta mengawasi penerapannya pada saat siswa beraktivitas.

Baca juga: Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Pada saat yang sama, ia meminta agar pimpinan Secapa AD dan Gugus Tugas Covid-19 Jabar melakukan penelusuran atau contact tracing guna mengidentifikasi penyebaran virus corona di sekitar lingkungan Secapa.

"Mendorong pemerintah dan Tim Gugus Tugas Covid-19 melakukan pelaksanaan tes Covid-19 secara masif juga pelacakan kontak di sejumlah tempat yang dinilai rawan penularan, seperti asrama-asrama pendidikan guna mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, penyelidikan epidemiologi terkait klaster ini sudah selesai dilakukan sejak 29 Juni lalu.

"Kita dapatkan keseluruhan yang positif dari klaster ini sebanyak 1.262 orang. Ini terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih disana," kata Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (9/7/2020) sore.

Baca juga: Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Yurianto menyebut, dari 1.262 yang positif, hanya ada 17 orang yang kini dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit karena mengalami keluhan seperti demam, batuk, dan gangguan pernapasan.

Sisa lainnya 1245 tanpa keluhan apapun sehingga dilakukan karantina mandiri.

Yurianto pun memastikan saat ini sudah dilakukan karantina wilayah di kompleks Secapa AD. Hal itu untuk mencegah penyebaran virus keluar.

"Seluruh komplek pendidikan perwira AD di Bandung kita lakukan isolasi, karantina, dan kita larang ada pergerakan orang masuk atau keluar komplek. Pengawasan dilakukan dengan ketat oleh unsur kesehatan Kodam 3 Siliwangi yang memantau terus menerus sepanjang hari," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Pastikan Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Akan Digelar dalam Waktu Dekat

Istana Pastikan Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Akan Digelar dalam Waktu Dekat

Nasional
Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali

Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali

Nasional
Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Nasional
Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Nasional
Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X