Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/07/2020, 20:58 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Psikologi Sosial dari Universitas Indonesia Dicky Palupessy mengatakan, ada enam hal yang bisa memperbaiki situasi stigma negatif terkait virus corona (Covid-19).

Hal pertama, kata dia adalah, dengan menyebarkan berita atau informasi yang akurat dan tidak membingungkan.

"Kita harus mengatasi bias, meluruskan komunikasi risiko memang mau tidak mau memang kuncinya ada di fakta, informasi yang akurat dan tidak membingungkan," kata Dicky dalam diskusi online bertajuk 'Melawan Stigma, Memutus Corona', Kamis (9/7/2020).

Hal selanjutnya, dalam menyampaikan fakta akurat juga diperlukan pelibatan tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat.

Baca juga: Cerita Korban Stigma, Belum Pasti Terjangkit Covid-19 tetapi Diminta Pergi dari Kost

Komunikasi yang digunakan juga harus berbasis keragaman sehingga lebih mudah lagi diterima masyarakat.

"Komunikasi yang peka terhadap keragaman, karena kita tau indonesia bukan hanya Jawa, bukan hanya berkomunikasi dengan kelas menengah," ujarnya.

Hal keempat, tidak lupa sering ceritakan kisah mereka yang menjadi korban stigma. Kemudian, segera mereka koreksi pemberitaan atau infomasi yang tidak benar.

Terakhir adalah, dukungan dari komunitas dan solidaritas antar sesama bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan melawan stigma apabila kelima hal tersebut tidak berhasil.

Baca juga: Melawan Stigma di Tengah Pandemi Corona, Perawat di Jateng Kenakan Pita Hitam

Diketahui, di Indonesia, jumlah pasien positif Covid-19 kian meningkat dari hari ke hari. Hingga 9 Juli 2020, jumlah kasus Covid-19 sudah mencapai 70.736 kasus.

Penambahan jumlah pasien Covid-19 inilah yang pada akhirnya memunculkan kecemasan di masyarakat.

Hal itu juga memunculkan berbagai stigma negatif masyarakat pada pasien maupun orang-orang dengan risiko tinggi terpapar Covid-19, seperti pada profesi dokter, perawat, dan pengemudi ojek online.

Stigma sendiri didefinisikan pada penilaian lingkungan kepada suatu individu atau kelompok tertentu. Penilaian yang diberikan seringkali merupakan penilaian negatif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com