Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Kompas.com - 09/07/2020, 20:49 WIB
Joko Widodo dan Maruf Amin usai mengucap sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/DINO OKTAVIANOJoko Widodo dan Maruf Amin usai mengucap sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak mungkin dilaksanakan.

Sebab, menurut Ray, situasi politik Indonesia sudah kondusif dengan menerima hasil Pilpres 2019.

"Sudah tidak mungkin, karena kedua pasangan capres sudah menerima hasil pilpres," ucap Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Kemudian, kata Ray, yang melakukan gugatan aturan atau PKPU kepada MA bukanlah orang yang terkait langsung dalam pencalonan atau pasangan capres yang bersangkutan.

"Jadi putusannya kalau diterima oleh dua pasangan capres sebagaimana adanya tidak ada riak-riak lagi yang perlu untuk diperdebatkan," tutur Ray.

Bahkan, Ray mengatakan bahwa persaingan dalam Pilpres 2019 sudah tidak relevan lagi dibicarakan dengan bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam pemerintahan.

Saat ini, Jokowi merupakan pembantu Presiden Joko Widodo dengan menjabat Menteri Pertahanan.

"Faktanya sekarang Pak Prabowo dan Gerindra bahkan ikut serta di dalam kabinet Jokowi," ujar Ray.

"Secara politik, hasil pilpres sudah diterima dengan legawa, legawanya malah berlebihan karena pasangan capres yang bertanding pun ikut di dalam kekuasaan," kata dia.

Baca juga: Pakar: Sengketa Pilpres 2019 Selesai di MK, Putusan MA Tak Berpengaruh

Ray  melanjutkan, gejolak politik bisa saja terjadi jika putusan MA tersebut diterima dan dilaksanakan.

Padahal, menurut dia, masyarakat sudah tidak menginginkan kondisi bangsa yang terbelah. Apalagi, saat itu politik identitas begitu menguat.

"Situasi pilpres kita seperti 2019, kemudian di 2014 yang lalu, jauh dari apa yang kita namakan sehat. Kita bukan hanya berbeda tetapi bisa bisa terbelah sebagai sebuah bangsa akibat politik identitas yang begitu kuat menjelma," ujar Ray.

Sebelumnya diberitakan, MA mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Baca juga: Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Maruf

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

Nasional
Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Nasional
Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Nasional
UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

Nasional
Saat KPK Sebut Singapura 'Surganya Para Koruptor', Respons, dan Permintaan Maaf

Saat KPK Sebut Singapura "Surganya Para Koruptor", Respons, dan Permintaan Maaf

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X