Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Kompas.com - 09/07/2020, 17:25 WIB
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ferry Wibisono menandatangani perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Umum Pembanguan Perumahan Nasional (Perum Perumnas). Kejagung RIJaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ferry Wibisono menandatangani perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Umum Pembanguan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ferry Wibisono menandatangani perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Umum Pembanguan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

Penandatanganan tersebut berlangsung di Aula Perum Perumnas, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Usai penandatanganan tersebut, Ferry meminta agar Perum Perumnas berhati-hati dalam pengambilan kebijakan dan selalu merujuk pada tata kelola yang baik.

Baca juga: Fokus di Segmen Menengah Bawah, Perumnas Siap Gandeng BP Tapera

"Selalu berpedoman tata keola yang baik, karena sumber keuangan adalah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di mana keuangan BUMN adalah merupakan keuangan negara yang tentunya berbeda dengan perusahaan swasta," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (9/7/2020).

Selain itu, kata Hari, Ferry juga mengingatkan supaya Perum Perumnas dalam melaksanakan tindakan di luar tanggung jawabnya (ultra vires) selalu hati-hati dalam mengambil keputusan.

Menurutnya, Perum Perumnas juga harus memperhatikan aspek yuridis.

"Harus memperhatikan faktor yuridis karena sering tindakan tersebut menimbulkan benturan kepentingan, tidak sesuai dengan langkah korporasi dan akibat tindakan tersebut dapat menimbulkan tindak pidana," katanya.

Di sisi lain, ia pun menyatakan bahwa keberadaan jaksa pengacara negara bidang perdata dan tata usaha negara dapat dimaksimalkan Perum Perumnas jika menemui permasalahan hukum.

Baca juga: Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Danareksa Sekuritas

"Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung RI siap bekerja dengan berkualitas, berintegritas dan pelayan bebas biaya dalam memberikan pelayanan umum termasuk kepada kementerian, lembaga, BUMN maupun BUMD," katanya.

Adapun penandatanganan dari pihak Perum Perumnas langsung dilakukan Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro yang didampingi oleh komisaris utama dan para direksi Perum Perumnas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X