Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi X: Pembelajaran Berbasis Teknologi Harus Bersifat Jangka Panjang

Kompas.com - 09/07/2020, 16:55 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Desy Ratnasari, mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpikir panjang sebelum berbicara pembelajaran berbasis teknologi.

Desy mengatakan, jika Kemendikbud berencana menjadikan pembelajaran campuran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka harus bersifat jangka panjang.

"Saya inginnya ketika kita membuat peta jalan pendidikan nasonal, apalagi ini terkait dengan memasukkan pembelajaran jarak jauh menjadi satu bagian alternatif dari satu bagian pembelajaran yang sudah ada saat ini, bersifat long term atau jangka panjang," kata Desy dalam rapat bersama Kemendikbud di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Ia berharap kebijakan pembelajaran berbasis teknologi ini tidak akan berubah-ubah seiring pergantian kepemimpinan.

Desy tidak ingin kebijakan pendidikan berganti-ganti tiap ganti menteri. Menurut Desy, hal tersebut hanya akan menyulitkan orang tua, siswa, dan para guru.

"Mau presidennya ganti berapa orang, mau menterinya di-reshuffle berapa kali, tapi platform ini ataupun peta jalan ini tidak berubah, sehingga enggak galau para tenaga pendidiknya, tidak galau anak-anak, dan tidak galau juga orang tua untuk melakukan adaptasi," tuturnya.

Menurutnya, pemaparan Kemendikbud mengenai pembelajaran berbasis teknologi masih sangat umum dan normatif.

Desy pun meminta Kemendikbud merencanakannya secara matang jika mau serius menerapkan pembelajaran berbasis teknologi.

"Semuanya masih bersifat payung besar, normatif, tapi belum tahu mengupasnya mau pakai pisau apa, disajikannya mau pakai piring yang mana, berapa besar porsinya sehingga kami juga bisa melakukan pemikiran pengawasan anggaran, sehingga ini bisa memungkinkan dalam jangka waktu berapa tahun," ujar Desy.

Baca juga: Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im, mengatakan pembelajaran berbasis teknologi akan terus digunakan pasca pandemi Covid-19.

Kemendikbud memprediksi pandemi Covid-19 ini turut mendorong terjadinya perubahan struktural dalam dunia pendidikan.

"Prediksi pendidikan pascapandemi, pembelajaran berbasis teknologi digital akan terus digunakan satuan pendidikan dalam melayani peserta didik baik tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh," kata Ainun dalam rapat.

Ainun mengatakan, kurikulum di satuan pendidikan bakal turut berubah dan berkembang sesuai kebutuhan masing-masing.

Menurutnya, saat ini sumber-sumber belajar telah banyak tersedia baik oleh pemerintah maupun swasta.

"Kurikulum yang digunakan satuan pendidikan akan bervariasi, kareba sumber-sumber belajar akan tersedia baik melalui LMS (learning management system) yang dikembangkan masing-masing satuan pendidikan, aplikasi pembelajaran daring yang disiapkan pemerintah, swasta, atau lembaga internasional, serta sumber belajar berbasis website," tuturnya.

Baca juga: Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Senada dengan Ainun, Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno, mengatakan pandemi Covid-19 telah memaksa sekolah-sekolah beradaptasi mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar.

Totok menyatakan, dalam agenda Kemendikbud ke depan, akses fasilitas penunjang pembelajaran campuran perlu diperluas.

"Akses pada penunjang pembelajaran campuran perlu diperluas. Selain kontribusi dari para pemangku kepentingan, sekolah didorong mengoptimalkan instrumen BOS," kata Totok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com